Badung, Bali (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan karya jurnalistik kini diakui masuk dalam rezim hak cipta sehingga memiliki nilai ekonomis, termasuk potensi memperoleh royalti.

Namun demikian, pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian royalti tersebut akan dibahas melalui peraturan turunan.

“Secara umum, politik hukum kita mengakui karya jurnalistik itu jadi hak cipta. Itu dulu yang penting, soal nanti implementasinya masih, kan banyak dalam peraturan turunan,” kata Supratman di Tuban, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu.

Ia mengatakan pengakuan karya jurnalistik sebagai hak cipta merupakan langkah maju dalam upaya memberikan perlindungan terhadap hasil kerja jurnalistik sekaligus membuka ruang bagi pemanfaatan nilai ekonomi dari karya tersebut.

Menurut ia, mekanisme penerapan royalti, termasuk kemungkinan pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), belum diputuskan.

Pembahasan mengenai skema tersebut akan melibatkan kalangan media, Dewan Pers, serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Mau ada LMK atau tidak, semua nanti akan diputuskan oleh teman-teman media dan Dewan Pers dan Kementerian Komdigi," ujarnya.

Supratman menjelaskan berbagai masukan dari pemangku kepentingan diperlukan untuk merumuskan implementasi kebijakan tersebut.

Ia menegaskan pengakuan karya jurnalistik sebagai hak cipta menjadi dasar penting sebelum pengaturan teknis lebih lanjut ditetapkan.

Ia juga menyampaikan proses pembahasan regulasi terkait telah bergulir di parlemen. Pemerintah telah menyelesaikan tahap penyusunan tim dan selanjutnya pembahasan akan dilakukan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Menurut Supratman, pemikiran dan masukan yang disampaikan dalam ASEAN Forum on the Protection of Journalistic Works in the Copyright Regime in the Digital Era dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penyempurnaan regulasi, termasuk melalui komunikasi dengan pemerintah, Dewan Pers, perusahaan media, dan Kementerian Komunikasi dan Digital.

Pada kesempatan itu, Supratman turut menyoroti pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak kekayaan intelektual (HAKI).

Ia menyatakan Indonesia masih menghadapi ketimpangan pembayaran dan penerimaan royalti karena pemanfaatan inovasi dari luar negeri dinilai lebih tinggi.

Untuk itu, Menkum berharap kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan dan pemanfaatan hak kekayaan intelektual semakin meningkat sehingga Indonesia dapat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari karya dan inovasi dalam negeri.

Pewarta: Rolandus Nampu
Uploader : Musriadi

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.