Menteri ESDM siapkan aturan distribusi pertalite-biosolar agar tepat sasaran

Rabu, 16 September 2026 13:04 WIB

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi keterangan ketika ditemui setelah Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026). ANTARA/Putu Indah Savitri

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan sedang menyiapkan aturan pembatasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, seperti pertalite dan biosolar, agar tepat sasaran.

“Ya, memang kami lagi ada memformulasikan aturannya,” ucap Bahlil ketika ditemui setelah Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

Bahlil berulang kali menyampaikan agar masyarakat yang tergolong mampu tidak menggunakan pertalite maupun biosolar.

BBM bersubsidi tersebut, kata Bahlil, ditujukan untuk masyarakat yang berhak atas subsidi.

“Saudara-saudara saya yang mampu, yang mobilnya bagus, tolonglah kita jangan sampai memakai BBM subsidi. Karena itu kan BBM subsidi itu kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya,” ujar Bahlil.

Terkait dengan antrean panjang BBM di Makassar, Sulawesi Selatan, Bahlil menyampaikan stok BBM berada dalam batas minimal nasional, yakni 18–20 hari. Dengan demikian, ia menegaskan tidak ada kelangkaan BBM.

Antrean yang terjadi di Sulawesi Selatan, tutur Bahlil, disebabkan oleh pihak-pihak yang menyalahgunakan BBM bersubsidi.

“Antrean panjang terjadi karena banyak faktor. Salah satu di antaranya adalah ada memang pihak-pihak yang mengantre di pompa bensin hanya untuk ada maksud lain,” kata Bahlil.

Bahlil sebelumnya menyatakan rencana pengendalian pertalite bagi kelompok masyarakat desil 9 dan 10 masih menunggu validitas data agar penerapannya tidak salah sasaran.

Bahlil menyampaikan ketepatan data desil tersebut yang saat ini sedang diperiksa oleh pemerintah.

Ia berharap, melalui ketepatan data pembagian desil masyarakat, tujuan pemerintah agar penyaluran pertalite tepat sasaran dapat tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan.

Merespons rencana pengendalian pertalite, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menyatakan pihaknya siap mendukung pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, seperti pertalite dan biosolar, untuk warga masyarakat yang berada di kelompok desil 9 dan 10.

Sampai saat ini, Pertamina masih menunggu kebijakan resmi dari pemerintah ihwal pembatasan penyaluran pertalite yang merupakan BBM bersubsidi.

Ia menegaskan posisi Pertamina sebagai badan usaha yang akan mengikuti arahan dari pemerintah.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.