Menkop: KDKMP jadi infrastruktur negara untuk perkuat rantai pasok

Selasa, 28 Juli 2026 19:39 WIB

Menteri Koperasi Ferry Juliantono berbicara dalam acara Seminar Great Institute di Jakarta, Selasa (28/7/2026). (ANTARA/Shofi Ayudiana)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah menyiapkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai infrastruktur negara untuk memperkuat rantai pasok barang kebutuhan pokok, barang bersubsidi, hingga bantuan pemerintah kepada masyarakat.

“Itu akan menjadi infrastruktur negara untuk menggantikan mekanisme, menggantikan sistem praktik yang selama ini dilakukan oleh aktor-aktor non-negara,” kata Ferry dalam Seminar Great Institute di Jakarta, Selasa.

Menurut Ferry, melalui peran tersebut, KDKMP diharapkan dapat menjadi simpul distribusi berbagai barang kebutuhan masyarakat yang selama ini dinilai masih menghadapi persoalan panjangnya rantai pasok.

Ia mengatakan pemerintah saat ini tengah mematangkan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan menjadi dasar operasional KDKMP. Regulasi tersebut disiapkan seiring pelatihan dan penempatan manajer koperasi agar ribuan koperasi yang telah memiliki bangunan fisik dapat segera beroperasi.

Berdasarkan paparan Kementerian Koperasi, rancangan Perpres akan mengatur tata kelola KDKMP mulai dari kelembagaan, pembangunan gudang dan gerai beserta fasilitas pendukung, pengelolaan aset, perizinan, pembiayaan, hingga mekanisme operasional koperasi.

Rancangan aturan tersebut juga memuat penugasan KDKMP sebagai penyalur barang bersubsidi, seperti LPG 3 kilogram, pupuk bersubsidi, dan minyak goreng, serta penguatan sinergi dengan badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Ferry mengatakan Presiden Prabowo Subianto juga telah memutuskan agar berbagai barang bersubsidi dan bantuan pemerintah disalurkan melalui KDKMP.

“Seluruh barang-barang bersubsidi, gas LPG 3 kilogram, pupuk bersubsidi, minyak goreng, beras semua disalurkan langsung melalui koperasi desa/kelurahan Merah Putih, termasuk bantuan-bantuan dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Menurut dia, langkah tersebut diharapkan dapat memangkas mata rantai distribusi sehingga barang bersubsidi dan bantuan pemerintah dapat diterima masyarakat dengan lebih tepat sasaran, harga yang lebih terjangkau, serta ketersediaan yang lebih terjamin.

Ferry menambahkan, pembangunan fisik KDKMP terus berjalan. Hingga saat ini sekitar 19 ribu bangunan gudang, gerai, dan fasilitas pendukung telah rampung 100 persen, sedangkan jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi sekitar 35 ribu unit pada akhir Agustus 2026.

Pemerintah juga tengah menyiapkan penempatan manajer koperasi mulai awal Agustus agar KDKMP yang telah siap secara fisik dapat segera beroperasi setelah Perpres diterbitkan.

Hingga 27 Juli 2026, berdasarkan data Sistem Informasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes), telah terbentuk 83.382 KDMP di seluruh Indonesia, tetapi belum semua memiliki gerai, gudang, dan kelengkapan lainnya.

Dari 35.860 lahan yang telah terverifikasi untuk pembangunan koperasi, sebanyak 18.033 koperasi telah menyelesaikan pembangunan fisik secara penuh, sedangkan 17.362 lainnya masih dalam proses pembangunan.