REPUBLIKA.CO.ID, MAGELANG, – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) harus mengutamakan produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lokal di daerah masing-masing. Penegasan ini disampaikan di sela-sela kunjungannya di Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis malam.

Saat ini, pembangunan KDKMP telah mencapai sekitar 23.000 unit yang tersebar di berbagai desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Ferry optimistis target pembangunan fisik koperasi, termasuk gudang dan perlengkapannya, dapat diselesaikan sesuai arahan Presiden.

"Insya Allah tahun ini kita bisa menyelesaikan pembangunan bangunan fisik, gudang, dan alat kelengkapannya sebanyak 30 ribu, sesuai dengan arahan Bapak Presiden," katanya pada acara Borobudur Indonesia Expo 2026 di Alun-Alun Kota Magelang.

Masuki Tahap Operasional

Ferry menjelaskan, program KDKMP kini mulai memasuki tahap operasional. Hal ini menyusul ditandatanganinya Peraturan Presiden mengenai Tata Kelola dan Operasional KDKMP.

Selain pembangunan fisik, para manajer koperasi yang telah direkrut juga telah mendapatkan pelatihan dan dipersiapkan untuk ditempatkan di masing-masing unit. Saat ini, proses verifikasi dan validasi masih terus dilakukan, termasuk persiapan serah terima bangunan fisik, gudang, serta berbagai perlengkapan kepada desa untuk kemudian menjadi aset milik desa.

"Tahap operasional ini menjadi tahap yang penting supaya semuanya berjalan lancar dan KDKMP bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada anggota koperasi maupun masyarakat," ujarnya.

Saluran Distribusi Barang Subsidi

Salah satu fungsi utama KDKMP adalah menjadi saluran distribusi berbagai barang subsidi kepada masyarakat. Menurut Ferry, kebijakan ini merupakan terobosan penting karena untuk pertama kalinya berbagai komoditas subsidi dapat disalurkan secara langsung melalui koperasi di tingkat desa dan kelurahan.

Barang-barang yang akan disalurkan antara lain beras dan minyak goreng dari Bulog, LPG 3 kilogram dari PT Pertamina Patra Niaga, pupuk dari PT Pupuk Indonesia, serta beras SPHP. Dengan mekanisme ini, masyarakat yang berhak diharapkan dapat memperoleh barang bersubsidi dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus memangkas mata rantai distribusi yang selama ini dinilai terlalu panjang.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara