Mendagri minta pemda percepat belanja pemulihan pascabencana

Kamis, 15 Oktober 2026 16:27 WIB

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian. ANTARA/HO-Kemendagri

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mempercepat realisasi anggaran pemulihan pascabencana, menyusul masih adanya daerah yang menggunakan kurang dari 10 persen anggaran bantuan hingga pertengahan Oktober 2026.

"Ada yang sudah sampai 60 persen, terima kasih uangnya dipakai dari bantuan Presiden, tetapi ada juga yang masih di bawah 10 persen, padahal ini sudah bulan Oktober pertengahan," kata Tito dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Kamis.

Tito mengatakan percepatan belanja daerah diperlukan agar dukungan anggaran dari pemerintah pusat dapat segera digunakan untuk menangani dampak bencana serta mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi.

Untuk mendorong langkah tersebut, Kementerian Dalam Negeri menggelar pertemuan daring dengan kepala daerah di tiga provinsi itu. Pemerintah pusat juga akan melakukan pendampingan agar pemerintah daerah mengoptimalkan penggunaan anggaran yang telah diterima.

"Nah, dengan adanya zoom meeting ini, saya berharap teman-teman kepala daerah terpancing, sambil kami juga melakukan pendampingan turun, supaya mereka gunakan uangnya, jangan hanya mengharapkan kerja dari pemerintah pusat," ujar dia.

Pemerintah pusat telah menyalurkan dukungan keuangan kepada daerah terdampak dalam beberapa tahap. Pada masa tanggap darurat, Presiden memberikan tambahan belanja tidak terduga sebesar Rp4 miliar untuk setiap kabupaten/kota terdampak dan Rp20 miliar untuk setiap pemerintah provinsi. Total bantuan pada tahap tersebut mencapai sekitar Rp268 miliar untuk tiga provinsi.

Pada Februari, pemerintah kembali memberikan tambahan keuangan daerah sebesar Rp10,6 triliun kepada tiga provinsi beserta kabupaten dan kota di wilayah tersebut. Dukungan itu juga mencakup daerah yang tidak terdampak langsung.

Selanjutnya, pada Agustus, pemerintah menyalurkan tambahan transfer ke daerah (TKD) sekitar Rp1,9 triliun kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Tito menegaskan percepatan pemulihan membutuhkan kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah, terutama karena pemerintah daerah juga telah menerima dukungan anggaran untuk melaksanakan program penanganan pascabencana.

"Pemulihan ini harus dikerjakan bersama-sama pusat, yang dapat anggaran juga, K/L dan juga daerah, yang juga dapat anggaran, sama-sama paralel bekerja," kata dia.

Sementara itu, pemulihan fasilitas kesehatan di tiga provinsi tersebut menunjukkan kemajuan. Tito menyebut hampir seluruh rumah sakit umum daerah (RSUD) terdampak telah kembali beroperasi, seluruh puskesmas terdampak telah beroperasi, sedangkan enam puskesmas pembantu masih dalam proses pemulihan.

Kemajuan tersebut diharapkan dapat menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan program pemulihan di sektor lain melalui penggunaan anggaran secara optimal.

Pemerintah menargetkan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berlangsung selama tiga tahun, yakni pada 2026 hingga 2028. Percepatan realisasi belanja daerah menjadi salah satu upaya untuk mendukung pencapaian target tersebut.