Mataram (ANTARA) - Pemberitaan mengenai akselerasi produksi tambang batu hijau, pengoperasian smelter serta Precious Metals Refinery (PMR), hingga potensi pengembangan Blok Elang oleh PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN), menandai babak baru dalam lanskap industri ekstraktif dan perekonomian Nusa Tenggara Barat. 

Wacana ini tentu membawa optimisme bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, dalam perspektif pembangunan wilayah dan ekonomi politik sumber daya alam, keberhasilan suatu investasi berskala besar membutuhkan kerangka evaluasi yang tidak sekadar bertumpu pada indikator makroekonomi atau performa finansial korporasi.

Legislatif memandang penting bagi kita semua baik pemerintah, korporasi, akademisi, dan masyarakat untuk mendiskusikan keberadaan industri ini melalui kacamata yang lebih jernih, berbasis data, dan terukur. 

Pendekatan kritis secara akademik dibutuhkan bukan untuk saling menyalahkan, melainkan untuk memastikan bahwa struktur industri yang terbangun mampu menciptakan kesejahteraan yang adil dan berkeadilan antargenerasi.

Mengintegrasikan supply chain dan kapasitas human capital

Secara teoritis, hilirisasi mineral dirancang untuk memperpanjang rantai nilai (value chain) di dalam negeri. 

Namun, studi pembangunan sering menunjukkan adanya tantangan enclave economy,kondisi di mana sektor ekstraktif berteknologi tinggi beroperasi secara terisolasi dari struktur ekonomi lokal di sekitarnya.

Penetapan status smelter dan PMR perlu diimbangi dengan strategi transmisi manfaat yang terencana secara akademis:

Pengembangan labor capability: Penyerapan tenaga kerja lokal tidak cukup diukur dari kuantitas, melainkan dari tingkat transfer teknologi dan peningkatan kualifikasi teknis. 

Diperlukan pemetaan kesenjangan keterampilan (skill-gap analysis) yang objektif untuk merancang intervensi pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri pertambangan modern.

Integrasi Rantai Pasok Lokal: Pelibatan UMKM lokal dalam supply chain pertambangan harus didasarkan pada peningkatan standar efisiensi dan kualifikasi (capacity building). 

Kemitraan yang sehat terjadi ketika pelaku usaha daerah dibina secara terstruktur hingga memenuhi kriteria kualifikasi global, sehingga tidak menciptakan ketergantungan yang rapuh.

Aspek tata kelola dan manajemen risiko lingkungan (ESG)

Pengembangan potensi Blok Elang membawa implikasi langsung terhadap daya dukung lingkungan (carrying capacity) dan ekosistem wilayah Sumbawa. 

Dalam perspektif tata kelola Environmental, Social, and Governance (ESG), pengelolaan risiko ekologis harus ditangani melalui pendekatan ilmiah yang terukur dan transparan.

Audit Ekologis dan Daya Dukung Lingkungan: Setiap rencana peningkatan kapasitas produksi memerlukan tinjauan mendalam terhadap ketersediaan sumber daya air, tata guna lahan, serta keanekaragaman hayati. Penilaian ini perlu dipublikasikan secara akuntabel sebagai dasar pengambilan keputusan publik.

Perencanaan pascatambang yang transformatif: Keberlanjutan daerah ditentukan oleh sejauh mana perencanaan pascatambang dirancang sejak dini. 

Kerangka jaminan reklamasi dan pascatambang bukan sekadar instrumen administrasi keuangan, melainkan dokumen teknis yang menjamin pemulihan fungsi lingkungan dan kesiapan struktur sosial-ekonomi masyarakat ketika fase ekstraksi berakhir.

Sinergi kebijakan publik: optimalisasi manfaat bagi daerah

Dalam perspektif administrasi publik, penerimaan daerah dari dana bagi hasil (DBH), pajak, dan retribusi merupakan instrumen fiskal yang harus dikelola secara visioner. 

Pemerintah Daerah (Pemprov NTB dan Pemkab KSB) memegang peran sentral dalam mentransformasi pendapatan sektor pertambangan menjadi modal pembangunan jangka panjang.

Diversifikasi ekonomi daerah: Pendapatan daerah dari sektor pertambangan semestinya dialokasikan untuk memperkuat sektor-sektor produktif non-tambang, seperti pertanian berkelanjutan, perikanan, kelautan, dan infrastruktur pendidikan. 

Hal ini penting untuk memitigasi risiko dutch disease—kondisi di mana ketergantungan pada satu sektor utama melemahkan daya saing sektor-sektor ekonomi daerah lainnya.

Harmonisasi regulasi dan pengawasan: pengawasan operasional dan pemantauan dampak sosial-lingkungan memerlukan koordinasi yang harmonis antara pemerintah pusat selaku pemegang kewenangan regulasi pertambangan dengan Pemerintah Daerah sebagai pemangku wilayah.

Menguatkan kolaborasi multi-pihak

Pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat terwujud jika seluruh pemangku kepentingan bersedia duduk bersama dalam ruang dialog yang rasional dan konstruktif.

Wakil rakyat menghargai komitmen AMNT dalam menerapkan standar operasional yang tinggi dan mendorong kontribusi ekonomi daerah. 

Di sisi lain, DPRD mendorong Pemerintah Daerah untuk terus memperkuat kapasitas tata kelola pembangunan berbasis data. 

Bagi masyarakat Sumbawa, mari kita tanggapi perkembangan ini dengan tingkat literasi dan kesadaran kritis yang tinggi, agar keberadaan sumber daya alam ini benar-benar menjadi fondasi kemajuan peradaban daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan bermartabat.

COPYRIGHT © ANTARA 2026