Menaker: Hubungan industrial bangun ekosistem ketenagakerjaan inklusif

Kamis, 20 Agustus 2026 09:06 WIB

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli di sela penandatanganan PKB BRI periode 2026–2028 di Jakarta, Rabu (19/8/2026). (ANTARA/HO-Kemnaker RI)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan penguatan hubungan industrial merupakan fokus penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.

“Dalam konteks perubahan dunia kerja yang semakin cepat, hubungan industrial juga perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM),” kata Menaker Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, kemampuan Indonesia menghadapi perubahan tersebut antara lain akan ditentukan oleh peningkatan Human Capital Index (Indeks Modal Manusia), digital skills (keahlian digital), serta indeks inovasi nasional.

Oleh karena itu, lanjutnya, perusahaan memiliki peran penting dalam memastikan pengembangan SDM berjalan seiring dengan kebutuhan dunia kerja.

Salah satu upaya penting dalam penguatan hubungan industrial adalah penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara perusahaan dengan pekerja.

Menurut dia, PKB tidak hanya menjadi kesepakatan antara manajemen dan pekerja, tetapi juga dapat menjadi pijakan untuk membangun hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan produktivitas, dan menyiapkan SDM menghadapi perubahan dunia kerja.

Ia menilai, hubungan industrial yang baik membutuhkan sinergi yang erat antara manajemen dan Serikat Pekerja (SP).

“Melalui PKB, kedua pihak memiliki ruang untuk menyepakati berbagai hal yang mendukung kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dan produktivitas perusahaan,” kata Yassierli.

Salah satu PKB yang diapresiasi oleh Menaker adalah PKB BRI periode 2026–2028 baru-baru ini.

Dalam kaitan tersebut, Yassierli menilai BRI memiliki posisi strategis karena tidak hanya berperan sebagai korporasi, tetapi juga sebagai bagian dari Bank Himbara yang membawa kepentingan ekonomi nasional.

“BRI harus memiliki penglihatan secara nasional dan tak bisa hanya melihat dirinya sebagai korporasi biasa, melainkan sebagai bagian dari Bank Himbara yang membawa nama Indonesia,” kata Menaker Yassierli.

Ia berharap penandatanganan PKB BRI periode 2026–2028 dapat menjadi pijakan untuk mengembangkan berbagai inovasi ketenagakerjaan yang memperkuat hubungan antara perusahaan dan pekerja sekaligus mendukung peningkatan kualitas SDM.

Dari sisi perusahaan, Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan, PKB merupakan salah satu fondasi penting dalam hubungan antara perusahaan dan pekerja karena menghasilkan kesepakatan yang mencerminkan kepentingan bersama.

“Kami berharap PKB Periode 2026–2028 ini dapat menjadi landasan yang kian kokoh bagi hubungan manajemen dan pekerja, sekaligus mendukung peningkatan produktivitas, engagement, dan kinerja perusahaan,” ujar Hery.

Hal senada disampaikan Ketua Umum SPBRI Satrio Arief Pambudi. Ia mengatakan, PKB harus menjadi instrumen untuk menciptakan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan perusahaan.

“Saya berharap penandatanganan PKB ini menjadi awal hubungan industrial semakin baik, semakin terbuka dan semakin konstruktif antara SP dengan perusahaan,” kata Satrio.