AKURAT.CO Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) menyebut kepala desa kini tak lagi berjarak dengan pemerintah pusat. Hal itu terlihat dari terbukanya ruang komunikasi langsung antara kepala desa dengan pimpinan DPR RI dan pemerintah dalam Rakernas AKSI.

Ketua DPP AKSI, Irawadi, mengapresiasi pimpinan DPR yang telah memberikan ruang dan memfasilitasi pertemuan tersebut. Forum itu membuat kepala desa sebagai pemerintahan di tingkat paling bawah, dapat berkomunikasi langsung dengan pimpinan DPR maupun Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT).

"Kami merasa sangat berbesar hati, saat ini antara pimpinan DPR, antara DPR di pusat dan masyarakat dan kepala desa tidak berjarak, bisa langsung berkomunikasi. Juga dengan Menteri, saat ini desa benar-benar merasa dihargai. Bisa bypass komunikasi," kata Irawadi, seusai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) AKSI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Baca Juga: DPR Perkuat Sinergi dengan Kepala Desa untuk Dorong Pembangunan dari Desa

Dia menilai kesempatan tersebut menjadi hal yang membanggakan bagi AKSI. Dia berharap, keterbukaan komunikasi antara pemerintah pusat dan kepala desa dapat membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di tingkat desa.

"Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan pemerintah juga menjadi harapan kami, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, AKSI siap mendukung," ujarnya.

Dia juga menegaskan AKSI siap mendukung kebijakan pemerintah pusat. Kepala desa sebagai bagian dari pemerintahan terbawah tidak seharusnya berseberangan dengan pemerintah pusat.

"Pada prinsipnya, AKSI patuh terhadap pimpinan di pemerintah pusat, ya. Sebagai pemerintah terbawah kami tidak mungkin mau meludah ke atas. Karena kalau kami meludah ke atas, kami menghujat pemerintah di pusat, sama aja ludah itu akan jatuh ke muka kami," kata dia.

Berbagai kebijakan dan peluang pembangunan yang berkaitan dengan desa pada akhirnya merupakan kewenangan pemerintah pusat untuk menentukan. AKSI mempercayai setiap kebijakan yang telah direncanakan pemerintah sudah melalui pertimbangan.

Baca Juga: Kejagung Didesak Bongkar Dugaan Persekongkolan Pajak di PT Toba Pulp Lestari

"Maka kami tetap akan mendukung terkait kebijakan, terkait segala peluangnya itu biarlah menjadi keputusan pusat karena kami percaya apa yang sudah dilaksanakan dan direncanakan itu pasti sudah dipertimbangkan secara matang," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan Rakernas AKSI diikuti kepala desa dari 28 provinsi dan 160 kabupaten/kota. AKSI nantinya akan menyampaikan sejumlah rekomendasi hasil Rakernas kepada pemerintah melalui Menteri Desa.

"Dan kemudian setelah Rakernas, mereka akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah melalui Menteri Desa tentunya. Dan setelah melewati beberapa rangkaian-rangkaian acara, mereka kemudian akan kembali ke desa masing-masing," pungkas Dasco.