Yang perlu diperbaiki bukan sistem desilnya, tetapi proses verifikasi datanya agar benar-benar sesuai kondisi warga.

Surabaya (ANTARA) - Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur Cahyo Harjo Prakoso menyebut penentuan desil kemiskinan dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) bertujuan memperbaiki ketepatan administrasi penyaluran bantuan sosial (bansos).

"Tujuannya bukan mengelabui angka kemiskinan, tetapi merapikan administrasi bantuan sosial agar tersedia satu sistem big data yang terintegrasi," katanya di Surabaya, Jumat.

Cahyo mengatakan, masyarakat perlu memahami bahwa pengelompokan desil tidak ditentukan hanya berdasarkan besaran pendapatan seseorang atau keluarga.

Desil tersebut, lanjutnya, merupakan ukuran indikator kemiskinan yang tidak hanya melihat pendapatan namun juga mencakup sejumlah parameter lain seperti pekerjaan, kepemilikan kendaraan atau barang, penghasilan, dan indikator lainnya.

Ia menjelaskan standar garis kemiskinan yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan indikator yang telah diterapkan sejak periode pemerintahan sebelumnya.

Menurut dia, keberadaan desil diperlukan untuk membangun basis data sosial dan ekonomi yang lebih terintegrasi sehingga penyaluran berbagai program pemerintah tidak berjalan dengan data yang berbeda-beda.

Ia menilai penyatuan data penting karena selama ini masih ditemukan perbedaan status warga antarkementerian yang berpotensi menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran.

Dengan data yang lebih terintegrasi, intervensi pemerintah dapat dilakukan secara menyeluruh, mulai dari bantuan pendidikan, jaminan kesehatan hingga program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).

Cahyo mengusulkan audit secara sampling terhadap data desil untuk menemukan kemungkinan warga yang layak menerima bantuan tetapi tidak terdata (exclusion error) maupun penerima yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria (inclusion error).

Ia juga meminta pembaruan data dilakukan secara berkala dan terintegrasi mulai tingkat RT/RW hingga pemerintah pusat. 

Perubahan kondisi seperti pemutusan hubungan kerja, kehilangan penghasilan, maupun perubahan kondisi keluarga harus segera diverifikasi.

"Yang perlu diperbaiki bukan sistem desilnya, tetapi proses verifikasi datanya agar benar-benar sesuai kondisi warga," ujarnya.
 

Pewarta: Faizal Falakki
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.