Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Pemberdayaan Kementerian Pelindungan Pekerja Imigran Indonesia (KP2MI) Muh Fachri mengatakan pemerintah mendorong edukasi dan literasi keuangan terhadap penerima remitansi pekerja migran Indonesia (PMI) untuk meningkatkan produktivitas yang memberi manfaat ekonomi bagi daerah asal pekerja migran.

Fachri mengatakan KP2MI kini mewajibkan pekerja migran mengikuti literasi keuangan dalam forum Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) sebelum berangkat ke negara tempat bekerja sebagai langkah awal agar para pekerja bisa mengelola keuangan mereka saat dikirim kepada keluarga di tanah air.

"Harapannya ketika mereka bekerja di luar negeri itu mereka mendapatkan gaji bisa memilah berapa untuk ditabung, berapa untuk dikirimkan, berapa untuk investasi dan berapa untuk persiapan membuka usaha," kata Fachri saat memberikan sambutan dalam acara kerja sama kajian dampak remitansi PMI di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan remitansi yang diberikan pekerja migran Indonesia dari luar negeri berkontribusi cukup besar terhadap pendapatan negara. Berdasarkan data dari Bank Indonesia dan berbagai riset remitansi PMI pada 2025 sekitar Rp288 triliun.

Fachri mengatakan remitansi PMI yang diterima keluarga masih lebih banyak digunakan untuk transaksi dan konsumsi kebutuhan sehari-hari atau membangun properti seperti rumah.

Konsumsi transaksi itu lah yang menghasilkan pajak dan masuk ke dalam kas negara.

Ia mengatakan dengan edukasi keuangan yang diterima PMI tidak hanya melindungi mereka dari kejahatan keuangan di luar negeri, tapi juga bisa menjadi lompatan kesejahteraan dan bisa menjadi program pengentasan kemiskinan di daerah.

Fachri juga mengatakan dibutuhkan kerja sama multi stakeholder yang kini dijalankan dalam program Desa Migran Emas untuk memberikan pelindungan kepada pekerja migran termasuk edukasi dan pemberdayaan.

KP2MI juga melakukan upaya lainnya untuk meningkatkan literasi keuangan PMI dengan menerbitkan buku saku literasi keuangan sebagai instrumen edukasi bagi PMI bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

"Kami bekerja sama dengan BI, OJK, untuk menguatkan literasi keuangan dari pekerja migran kita, agar kebiasaan-kebiasaan mengelola keuangan dengan bijak itu bisa diadaptasi," kata Fachri.

Ia juga mendorong adanya kajian untuk mengetahui berapa banyak remitansi yang masuk ke desa untuk produktivitas daerah asal PMI. Kajian yang akan berkolaborasi dengan Women's World Bank ini penting untuk melihat seberapa besar remitansi PMI digunakan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi keluarga, menambah aset atau justru tidak menghasilkan nilai ekonomi yang berkelanjutan.

"Jangan kita hanya menghitung apa yang dikirim oleh PMI ke tanah air, tapi hitung pula apa yang berhasil dibangun dari hasil kerja PMI," katanya.

Baca juga: KP2MI dapat pagu Rp3,9 triliun untuk program PMI pada 2027

Baca juga: WWB gandeng KP2MI upayakan remitansi PMI untuk resiliensi ekonomi

Baca juga: KP2MI bidik perluasan pasar kerja PMI ke Asia dan Eropa

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.