Anggota DPRD NTT Junaidin Mahasan mempertanyakan percepatan realisasi bantuan Rp 200 miliar untuk korban gempa Flores. Menurutnya, pemerintah pusat telah menyalurkan dana tersebut, termasuk Rp 20 miliar untuk masing-masing kabupaten terdampak.

Namun, Junaidin masih menerima laporan dari warga yang membutuhkan berbagai kebutuhan dasar, mulai dari terpal, selimut, makanan hingga air minum.

"Ini keadaan darurat. Rakyat tidak bisa disuruh menunggu proses administrasi terlalu lama," kata Junaidin.

Dia meminta pemerintah segera mencari solusi apabila masih terdapat kendala administrasi, pengadaan, verifikasi maupun pertanggungjawaban dalam penyaluran bantuan.

"Jangan sampai prosedur birokrasi lebih cepat mengurus dokumen daripada menyelamatkan kebutuhan dasar masyarakat," ujarnya.

Ketua Fraksi PSI NTT itu juga meminta Pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah kabupaten terdampak membuka data penyaluran bantuan secara transparan. Mulai dari jumlah dana Rp 200 miliar yang telah diterima masing-masing daerah, realisasi anggaran, hingga bantuan yang sudah benar-benar diterima masyarakat.

"Jangan hanya mengatakan bantuan sudah disalurkan. Tunjukkan datanya dan pastikan rakyat benar-benar menerimanya," tegas Junaidin.

Sekretaris Komisi II DPRD NTT itu menambahkan, dalam situasi bencana, keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang telah masuk ke rekening pemerintah. Menurutnya, yang terpenting adalah memastikan warga terdampak terlindungi dan kebutuhan dasar mereka terpenuhi.

"Dalam situasi bencana, ukuran keberhasilan pemerintah bukan berapa besar anggaran yang sudah masuk rekening pemerintah, tetapi berapa banyak rakyat yang sudah terlindungi, makan, minum dan tidur dengan layak," katanya.

"Uang negara harus bergerak secepat penderitaan rakyat. Jangan biarkan rakyat menunggu terlalu lama," sambungnya.