Komisi VII DPR apresiasi Pemkot Depok ringankan beban bunga pinjaman modal masyarakat - ANTARA News Megapolitan

Depok (ANTARA) - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Depok yang mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk meringankan beban bunga pinjaman modal masyarakat.

"Kebijakan ini membuat warga yang meminjam modal hanya cukup membayar 1 persen dari total kewajiban bunga yang seharusnya ditanggung, menjadi alternatif solusi di luar Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank penyalur," kata Saleh Partaonan Daulay di Depok, Kamis.

Dengan demikian, masyarakat yang hendak meminjam tentu punya alternatif lain selain dana KUR dari bank-bank penyalur. Meski kebijakan ini dinilai sangat meringankan beban warga, Saleh menekankan pentingnya pembinaan berkelanjutan agar penerima pinjaman mampu mengelola modal dengan baik dan terhindar dari risiko gagal bayar.

Untuk itu Saleh berharap Pemkot Depok nanti ke depan memberikan pembinaan yang serius kepada mereka yang mendapatkan pinjaman.

"Jangan sampai mereka sudah meminjam untuk kebutuhan keluarga, lalu tidak bisa membayar. Itu akan menjadi masalah besar bagi masyarakat," tegasnya.

Ia menyarankan agar pembinaan dilakukan melalui pelatihan keterampilan kerja, panduan pemanfaatan modal usaha, hingga pendampingan manajemen keuangan.

"Kewajiban Pemkot Depok dan jajaran lewat pelatihan-pelatihan kerja, pelatihan bagaimana memanfaatkan investasi, dan lain sebagainya. Ini momentum terbaik bagi Pemkot Depok untuk berbuat lebih banyak melayani masyarakat," ujarnya.

Mengenai kehadiran kampus UI di Depok, Saleh menekankan pentingnya memanfaatkan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

"Depok dikelilingi kampus-kampus besar seperti Universitas Indonesia dan Gunadarma. Mereka punya kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi, salah satunya pengabdian kepada masyarakat yang bisa langsung turun bertemu warga. Kesempatan ini mestinya diwujudkan dalam kerja sama dengan Pemkot Depok," tuturnya.

Ia juga menjelaskan jurusan di kampus termasuk program vokasi yang mencetak tenaga kerja siap pakai dapat diselaraskan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri di Depok melalui sistem link and match.

"Di UI saja banyak jurusan yang bisa dikembangkan, apalagi sekarang sudah ada jurusan vokasional yang langsung membina orang untuk bekerja. Cukup dihubungkan dengan perusahaan-perusahaan yang ada, sehingga masyarakat bisa mendapatkan manfaat lebih dari kehadiran kampus-kampus ini," katanya.

Sementara itu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) Kota Depok terus mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memanfaatkan Program Kredit Usaha Aman Terjangkau (SIKUAT) sebagai solusi memperoleh tambahan modal usaha dengan bunga yang sangat ringan.

Kepala DKUM Kota Depok, Mohamad Thamrin menjelaskan, Program Kredit Usaha Aman Terjangkau (SIKUAT) merupakan program subsidi bunga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro.

"Program SIKUAT adalah akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro yang mendapatkan subsidi bunga dari pemerintah," ujarnya.

Melalui program tersebut, pelaku UMKM yang mengajukan pinjaman hingga Rp25 juta akan memperoleh subsidi bunga sebesar 9 persen. Dengan demikian, apabila bunga kredit sebesar 10 persen, pelaku usaha hanya perlu membayar sekitar 1 persen.

Pewarta: Feru Lantara
Uploader : Naryo

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.