Jakarta (ANTARA) - Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp10,758 triliun dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (16/9).

“Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2027 sebesar Rp10.758.191.532.000 untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran (pagu definitif) tahun 2027,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima saat membacakan hasil rapat.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan menjelaskan pagu indikatif awal Kementerian ATR/BPN sebesar Rp10,608 triliun. Anggaran tersebut bertambah Rp150 miliar dari Rupiah Murni untuk percepatan penataan ruang.

“Pagu indikatif semula sebesar Rp10,608 triliun. Setelah terdapat tambahan Rupiah Murni sebesar Rp150 miliar untuk percepatan penataan ruang, khususnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Online Single Submission (OSS), pagu anggaran 2027 menjadi Rp10,758 triliun,” ujar Ossy.

Ia mengatakan anggaran tersebut dialokasikan untuk program dukungan manajemen, penyelenggaraan penataan ruang, serta pengelolaan dan pelayanan pertanahan.

Adapun target output prioritas nasional Kementerian ATR/BPN pada 2027 meliputi penyusunan 256 dokumen persetujuan substansi RDTR kabupaten/kota, sertifikasi hak atas tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 3.208.472 bidang, dan redistribusi tanah sebanyak 105.600 bidang.

Selain itu, Kementerian ATR/BPN menargetkan pemberian akses Reforma Agraria kepada 180.000 kepala keluarga.

Dalam rapat tersebut, Kementerian ATR/BPN turut mengusulkan tambahan pagu anggaran sebesar Rp3,385 triliun untuk mendukung pelaksanaan program dan kebutuhan operasional.

“Kami mohon dukungan Komisi II DPR RI agar kebutuhan tambahan tersebut dapat memperkuat pencapaian target prioritas, pemenuhan kebutuhan operasional, percepatan penataan ruang, serta dukungan program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” kata Ossy.

RDP tersebut diikuti sejumlah kementerian/lembaga yang menjadi mitra Komisi II DPR RI. Sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN turut mendampingi Ossy.

Pewarta: Redaksi
Editor : Evarianus Supar

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.