REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Keuangan syariah dinilai memiliki peluang besar untuk membiayai transisi energi, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, dan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Namun, fragmentasi pasar keuangan syariah di kawasan ASEAN masih menjadi tantangan dalam memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan daya saing industri.

Isu tersebut mengemuka dalam forum internasional bertema "Keuangan Syariah: Dari Ketahanan Krisis menuju Pembiayaan Transisi" yang digelar di sela-sela Pertemuan Tahunan IMF-World Bank Group 2026 di Bangkok, Thailand, Rabu (14/10/2026). Forum yang diselenggarakan Islamic Bank of Thailand (ibank) bersama International Islamic Economics and Finance Conference for Sustainable Development (IFESDC) itu dihadiri sekitar 150 peserta dari ASEAN, Afrika, dan Timur Tengah.

Wakil Direktur Utama PT Bank Syariah Nasional (Bank BSN) Arga M. Nugraha mengatakan industri keuangan syariah perlu mengembangkan model pembiayaan yang lebih berorientasi pada prinsip bagi hasil dan pengukuran dampak. Penguatan kerja sama lintas negara juga diperlukan agar industri mampu menghadapi dinamika ekonomi global sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan berkelanjutan.

"Proses tukar pikiran dan dialog internasional harus terus dilakukan dan dijaga momentumnya, terutama untuk membantu mengurangi fragmentasi pasar keuangan syariah di ASEAN," ujar Arga dalam siaran pers, Sabtu (17/10/2026).

Menurut Arga, integrasi dan interoperabilitas pasar keuangan syariah menjadi salah satu faktor penting untuk memperluas akses layanan keuangan. Langkah tersebut berpotensi menjangkau lebih dari 250 juta umat Muslim di ASEAN sekaligus membuka peluang pengembangan pembiayaan lintas negara.

Bank BSN menyatakan akan terus berpartisipasi dalam dialog dan kerja sama regional untuk mendukung pengembangan ekosistem keuangan syariah. Kolaborasi antarlembaga dinilai dapat membantu mempertemukan kebutuhan pembiayaan dengan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam forum tersebut, para panelis menyoroti potensi sukuk serta akad berbasis bagi hasil dan pembagian risiko, seperti musyarakah dan mudharabah. Instrumen tersebut dinilai dapat dimanfaatkan untuk membiayai proyek energi terbarukan, infrastruktur berkelanjutan, serta pengembangan UKM.

Pembahasan juga mencakup pemanfaatan dana sosial Islam, seperti zakat dan wakaf, dalam ekosistem keuangan yang lebih luas. Integrasi kedua instrumen tersebut dinilai berpotensi meningkatkan perlindungan sosial dan mendukung program pengentasan kemiskinan.

Sheikhul Islam Thailand Arun Boonchom dalam sambutannya menekankan pentingnya prinsip Maqasid al-Shariah dalam pengembangan industri keuangan syariah. Prinsip tersebut menempatkan keadilan sosial, kesetaraan, transparansi pembagian risiko, dan perlindungan harta sebagai landasan aktivitas ekonomi.

Diskusi yang dipandu perwakilan IFESDC Murniati Mukhlisin itu turut menghadirkan Presiden Islamic Bank of Thailand Thaweelap Rittapirom dan Presiden INCEIF University Mohd. Azmi Omar. Para pembicara membahas peran lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan ketahanan ekonomi sekaligus memperluas pembiayaan yang memiliki dampak sosial dan lingkungan.

Sementara itu, pimpinan Islamic Development Bank (IsDB) Group Muhammad Sulaiman Al Jasser menilai keberhasilan industri keuangan syariah tidak cukup hanya diukur melalui pertumbuhan aset. Kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan ketahanan ekonomi komunitas juga perlu menjadi ukuran dalam menilai perkembangan industri.

Sebagai tindak lanjut, Islamic Bank of Thailand akan menyusun rekomendasi kebijakan bertajuk "Bangkok Policy Note". Dokumen tersebut diharapkan menjadi acuan pengembangan pembiayaan transisi berbasis syariah, termasuk penguatan ketahanan lembaga keuangan, perluasan inklusi, dan integrasi pasar keuangan syariah ASEAN dengan pasar global.