Kemensos pastikan pembangunan fisik Sekolah Rakyat Batang mulai dibangun 2026
Kemensos pastikan pembangunan fisik Sekolah Rakyat Batang mulai dibangun 2026
Senin, 3 Agustus 2026 16:03 WIB
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batang Willopo (kiri) bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono. (ANTARA/HO-Dinas Sosial Kabupaten Batang)
Batang (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan pembangunan fisik Sekolah Rakyat Gratis di Claoar, Kecamatan Subah, sudah masuk ke dalam tahap III dan ditargetkan mulai dibangun pada 2026.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Batang Willopo di Batang, Senin, mengatakan persetujuan dokumen Readiness Criteria yakni Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dari pemerintah pusat sudah turun.
"Lokasinya sudah diratakan dan Insya Allah lahannya juga sudah siap, sehingga ditargetkan Oktober 2026 sudah dapat dibangun," katanya.
Menurut dia, untuk pengadaan tenaga pendidik dan tenaga guru sekolah rakyat kini masih dalam proses di Kemensos.
"Kita sudah melakukan sosialisasi melalui operator desa dan kecamatan terkait dibangunnya Sekolah Rakyat untuk Desil 1 dan 2," ucap Willopo.
Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mengatakan rangkaian proses administrasi hingga lelang proyek Sekolah Rakyat akan digulirkan mulai pertengahan kuartal IV.
"Batang nanti ikut Tahap III. Prosesnya dimulai Oktober 2026, mulai dari lelang dan lain-lain, serta kita berharap tahun ini sudah bisa dibangun," katanya.
Menurut dia, pembangunan gedung permanen ini diperkirakan memakan waktu sekitar enam bulan sehingga ditargetkan rampung pada pertengahan 2027.
Bersamaan dengan persiapan fisik, kata dia, Kemensos juga menggenjot perluasan kuota penerimaan peserta didik.
"Mulai Desember 2026 proses penjangkauan siswa baru. Tahap III ini jumlah siswanya meningkat menjadi 2.000 orang dari sebelumnya 1.000 siswa pada Tahap II," katanya.
Ia mengatakan sasaran utama program Sekolah Rakyat ini adalah anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang putus sekolah atau belum pernah mengenyam pendidikan.
Pendataan dilakukan berlapis berbasis data Desil 1 dan 2, disusul verifikasi lapangan oleh tim gabungan Kemensos, pemerintah daerah, dinas sosial, BPS, dan tokoh masyarakat.
"Kalau datanya sudah benar, kemudian kita minta persetujuan orang tua. Kalau setuju anaknya sekolah di boarding school, baru diusulkan oleh bupati atau wali kota kepada Kemensos," katanya.
Sekolah berkonsep asrama tersebut melayani jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
Ia mengatakan pendidikan tidak hanya fokus pada akademik saja, tetapi juga pembentukan karakter dan keterampilan hidup melalui keterlibatan wali asuh serta guru lokal.
Pewarta: Kutnadi
Editor:
Edhy Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.