Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial mengoptimalkan integrasi dan pemutakhiran data keluarga penerima manfaat bantuan sosial dengan melibatkan jaringan RT/RW serta relawan guna memastikan penyaluran tepat sasaran, menuju Satu Data Indonesia.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta, Selasa, mengatakan pemutakhiran data penerima bantuan sosial sedang berjalan secara nasional, dengan proses memadukan pendataan berbasis teknologi digital atau digitalisasi bansos.

"Data ini kan dinamis, jadi kita terus berkoordinasi dan melakukan pemutakhiran bersama kementerian, lembaga, dan pemda. Nah, sekarang kita juga mengajak RT/RW se-Indonesia lewat bupati dan wali kota agar terlibat dalam proses pemutakhiran ini," kata dia.

Dia menjelaskan digitalisasi bansos ini sedang dikembangkan secara bertahap dari 43 daerah hingga kini menjangkau 258 kabupaten/kota.

Adapun target hingga kuartal pertama 2027 separuh dari populasi penduduk atau sekitar 48 juta keluarga terdaftar ke dalam sistem digitalisasi bantuan sosial ini untuk meminimalisasi risiko data bermasalah serta mempercepat penyaluran bantuan perlindungan sosial.

"Ya kita akan menuju Satu Data Indonesia itu, jadi nantinya data bansos ini terhubung secara terpadu melalui sistem interkoneksi data nasional yang dibangun di bawah koordinasi pemerintah pusat," kata dia.

Menurut dia, sistem digital tersebut secara otomatis memverifikasi dan menentukan kelayakan seorang warga sebagai penerima manfaat bantuan sosial.

Baca juga: Kemensos: Gerakan Nasional Peduli Tetangga untuk akurasi data bansos

Untuk mengatasi kendala keterbatasan literasi digital maupun kepemilikan gawai di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), Kemensos mengerahkan agen atau relawan pendamping guna membantu warga mengunggah data kependudukan.

Langkah ini juga dipadukan dengan keterbukaan fitur usul-sanggah publik, di mana seluruh masyarakat dapat mengakses dan mengoreksi data secara transparan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Bahkan, dia menambahkan bila semua keluarga terdata maka tidak menutup kemungkinan kuota bantuan sosial yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bertambah karena jumlah penerima semakin solid. Kuota penerima manfaat bantuan sosial yang dikelola Kemensos saat ini masih terpatok pada angka 18,3 juta orang.

"Ini perubahan luar biasa, transformasi dari data yang tadinya tertutup atau berserakan di kementerian dan pemda menjadi terbuka dan ditunggalkan. Jika masih ada kendala teknis internet di lapangan, tim gabungan termasuk dari Komdigi terus bekerja membenahinya," katanya.

Baca juga: Kemensos buka peluang kuota bansos ditambah jika digitalisasi berhasil

Baca juga: Kemensos: 48 juta keluarga masuk sistem digitalisasi bansos awal 2027

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.