Medan (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara melakukan harmonisasi tiga Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) guna memastikan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Divisi Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kemenkum Sumut Ferry Ferdiansyah di Medan, Rabu, mengatakan, harmonisasi dilakukan untuk memastikan ketiga rancangan regulasi itu memiliki substansi yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat diterapkan secara efektif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tiga ranperbup itu yakni tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, tata cara penyelenggaraan perforasi, serta standar harga satuan tahun anggaran 2027.

Dalam pembahasan Ranperbup tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, harmonisasi diarahkan pada penguatan mekanisme pemberian insentif agar mampu mendorong kinerja pemungutan pajak dan retribusi daerah secara optimal dan akuntabel.

"Optimalisasi penerimaan daerah tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat," katanya.

Ia mengatakan, dalam proses harmonisasi yang dilakukan, Kanwil Kemenkum Sumut tidak hanya mengacu pada tujuan guna memastikan kesesuaian regulasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun harmonisasi itu juga harus meyakinkan bahwa setiap kebijakan yang dituangkan dalam regulasi dapat diimplementasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Melalui harmonisasi tersebut, Kemenkum Sumut terus mendorong terbentuknya regulasi daerah yang tidak hanya memenuhi aspek hukum, serta mampu memperkuat pendapatan daerah.

Demikian juga dalam mendukung pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel, serta bermuara pada peningkatan pembangunan dan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Tapsel.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor : Juraidi

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.