Pangkalpinang (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menghadiri secara daring kegiatan Kick Off Kolaborasi dan Kerja Sama antara Kementerian Hukum, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kamis (23/7/2026).

Dalam keterangan rilis yang diterima di Pangkalpinang, Kamis, menyebutkan kegiatan yang dipusatkan di Graha Pengayoman tersebut diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah, Johan Manurung; Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh; Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kaswo; Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Adi Riyanto; serta para Penyuluh Hukum Ahli Madya dan Ahli Muda Kanwil Kemenkum Babel.

Secara luring, kegiatan dihadiri oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama dari kementerian terkait, serta tamu undangan.

Kegiatan diawali dengan penyampaian laporan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum. Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara sejumlah unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dengan KP2MI dan KPPPA.

Perjanjian kerja sama tersebut menjadi landasan penguatan koordinasi dan kolaborasi antarkementerian dalam pelaksanaan program-program strategis, khususnya yang berkaitan dengan pelindungan pekerja migran Indonesia, perempuan, dan anak.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Hukum, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia menyampaikan sambutan yang menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjawab berbagai tantangan hukum dan pelindungan masyarakat.

Kick Off kolaborasi ditandai dengan peluncuran program pelatihan dan pembekalan teknis dalam rangka implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru.

Pelatihan tersebut juga mencakup peningkatan kapasitas dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual, tindak pidana terkait pelindungan pekerja migran Indonesia, serta tindak pidana perdagangan orang.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, mengatakan bahwa kerja sama lintas kementerian merupakan langkah penting untuk memastikan kebijakan pemerintah dapat dilaksanakan secara terpadu hingga ke tingkat wilayah.

“Persoalan pelindungan pekerja migran, perempuan, anak, serta pencegahan tindak pidana perdagangan orang membutuhkan koordinasi yang kuat dan tidak dapat ditangani secara sektoral. Kanwil Kemenkum Babel siap mendukung implementasi hasil kerja sama ini sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah,” ujar Johan.

Menurut Johan, peningkatan kapasitas aparat dan pemangku kepentingan melalui pelatihan serta pembekalan teknis juga sangat diperlukan, terutama dalam menghadapi pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru.

“Kesamaan pemahaman dan keterpaduan langkah antarlembaga menjadi kunci agar ketentuan hukum dapat diterapkan secara efektif, sekaligus memberikan kepastian hukum dan pelindungan yang optimal kepada masyarakat,” lanjutnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara Kementerian Hukum, KP2MI, dan KPPPA semakin kuat dalam mendukung pelaksanaan program strategis nasional, meningkatkan kualitas penegakan hukum, serta menghadirkan pelayanan dan pelindungan yang lebih baik bagi masyarakat.

Pewarta: Aprionis
Uploader : Bima Agustian

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.