Kota Bengkulu (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menyalurkan dana bagi hasil (DBH) kelapa sawit sebesar Rp9,01 miliar kepada seluruh pemerintah daerah (pemda) di Provinsi Bengkulu.

Penyaluran DBH sawit tersebut dilakukan guna mendorong pembangunan infrastruktur daerah dan ekosistem sawit secara berkelanjutan.

"Kanwil DJPb Bengkulu mengawal dan memastikan kelancaran penyaluran dana transfer ke daerah, salah satunya melalui penyaluran DBH perkebunan kelapa sawit. Hingga saat ini, penyaluran DBH Sawit kepada 11 pemda di Provinsi Bengkulu telah mencapai Rp9,01 miliar atau 35 persen dari total pagu alokasi sebesar Rp25,74 miliar," kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Bengkulu Zaid Burhan Ibrahim di Kota Bengkulu, Rabu.

Penyaluran DBH Sawit dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat dalam memberikan proporsi penerimaan negara kepada daerah penghasil dan daerah yang berbatasan sebagai upaya untuk mengatasi eksternalitas dari aktivitas perkebunan kelapa sawit.

Ia menyebut bahwa DBH sawit bersifat earmarket atau telah ditentukan peruntukannya sesuai dengan pedoman dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dari Kementerian Keuangan.

Untuk itu, pemda harus mengalokasikan porsi mayoritas DBH sawit untuk kegiatan pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan infrastruktur jalan daerah, khususnya ruas-ruas jalan yang sering dilalui oleh kendaraan pengangkut logistik sawit.

"Penggunaan DBH sawit juga diproyeksikan untuk memperlancar konektivitas, meminimalisir kerusakan jalan, menurunkan biaya logistik, serta menjaga kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan secara umum," ujar dia.

Menurut Zaid, DBH sawit juga dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan nonfisik yang krusial bagi keberlanjutan industri kelapa sawit, seperti penyusunan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan (RAD KSB), pendataan lahan, pembinaan dan pemberdayaan pekebun sawit rakyat, serta dukungan terhadap sertifikasi sawit berkelanjutan (ISPO) dan upaya rehabilitasi lingkungan di sekitar area perkebunan.

Ia berharap pemda di Provinsi Bengkulu dapat melakukan percepatan penyerapan dan mengoptimalkan penggunaan DBH sawit secara akuntabel dan tepat sasaran.

Sebab, pemanfaatan yang efektif dapat mempercepat pembangunan infrastruktur yang lebih tangguh, menciptakan multiplier effect atau dampak berganda terhadap peningkatan produktivitas petani sawit dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah Provinsi Bengkulu secara keseluruhan.

Rincian realisasi penyaluran DBH sawit di Bengkulu yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan sebanyak Rp637,10 juta dari pagu Rp1,80 miliar, Kabupaten Bengkulu Tengah Rp763,05 juta dari alokasi anggaran Rp2,18 miliar, dan Kabupaten Bengkulu Utara sebesar Rp1,17 miliar dari pagu Rp3,34 miliar.

Lalu, Kabupaten Kaur dengan realisasi penyaluran Rp621,34 juta dari pagu Rp1,77 miliar, Kabupaten Kepahiang Rp373,21 juta dari alokasi anggaran Rp1,06 miliar, dan Kabupaten Lebong yaitu Rp346,94 juta dari pagu Rp991,28 juta.

Kemudian, Kabupaten Mukomuko dengan realisasi DBH sawit mencapai Rp1,25 miliar dari pagu anggaran Rp3,57 miliar, dan Kabupaten Rejang Lebong Rp622,65 juta dari alokasi Rp1,77 miliar.

Kabupaten Seluma yaitu Rp818,94 juta dari alokasi Rp2,33 miliar, Kota Bengkulu Rp462,17 juta dari alokasi Rp1,32 miliar, dan Provinsi Bengkulu sebesar Rp1,94 miliar dari pagu anggaran mencapai Rp5,56 miliar.

Pewarta: Anggi Mayasari
Uploader : Musriadi

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.