Samarinda (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menjembatani penyelesaian konflik antara warga pesisir dan pihak korporasi melalui program Kelurahan Sadar HAM.

"Pendekatan berbasis perlindungan hak ini menjadi jalan tengah strategis untuk mengurai berbagai benturan kepentingan investasi dengan masyarakat lokal," ujar Kepala Kanwil Kemenham Kaltim Umi Laili di Balikpapan, Jumat.

Langkah advokasi tersebut mulai diimplementasikan secara masif melalui kunjungan serta koordinasi terpadu pada wilayah Kelurahan Damai Bahagia.

Menurut dia, wilayah percontohan di Kota Balikpapan ini sengaja dipilih mengingat tingginya dinamika persoalan warga yang kerap bersinggungan langsung dengan aktivitas perusahaan.

"Kami sangat menaruh harapan besar agar keberadaan penggerak HAM di kelurahan dapat lebih cepat mengenali serta merespons keluhan warga," paparnya.

Dalam pertemuan tersebut jajaran pemerintah kelurahan turut memaparkan sejumlah permasalahan mulai dari sengketa lahan hingga keterbatasan dokumen kepemilikan kawasan.

Tidak hanya menyangkut persoalan agraria semata, warga setempat juga sering mengadukan sulitnya pemenuhan akses air bersih akibat terganggunya ekosistem pesisir.

"Setiap laporan aduan yang menyangkut operasional perusahaan akan segera kami tindaklanjuti melalui tahapan pendampingan dan pengiriman surat klarifikasi," ujarnya.

Dia mengatakan apabila proses mediasi awal tersebut menemui jalan buntu maka pihak kementerian akan berkoordinasi dengan lintas sektor untuk mencari solusi pasti.

Menurut dia, sinergi lintas instansi ini diyakini sangat efektif untuk memastikan pihak korporasi selalu mematuhi kewajiban menjaga kelestarian lingkungan dan hak penduduk.

"Sektor swasta wajib hukumnya untuk turut serta menghormati melindungi sekaligus memenuhi instrumen hak asasi manusia di sekitar area kerjanya," ujarnya.

Tingkat kepatuhan korporasi terhadap pemenuhan hak warga kini juga terus diukur secara akurat melalui penggunaan aplikasi Prisma yang berbasis pada penilaian mandiri.

Di samping mengurus sengketa, kata dia, program kelurahan ini turut merancang pengembangan potensi kawasan pariwisata pesisir yang ramah bagi kelompok penyandang disabilitas.

"Integrasi program kelurahan yang senantiasa menghargai nilai kemanusiaan ini pasti akan memberikan dampak peningkatan ekonomi inklusif bagi masyarakat," tuturnya.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor : Helti Marini S

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.