Ambon (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku memperkuat pendampingan hukum untuk menghadapi berbagai potensi persoalan dalam tahapan Pemilu 2027.

"Harus ada koordinasi yang aktif dan yang paling penting, harus ada keberanian untuk mencegah persoalan hukum sebelum persoalan itu terjadi," ujar Kepala Kejati Maluku Rudy Irmawan usai penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan KPU Maluku di Ambon, Rabu (12/8). 

Rudy mengatakan kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola kelembagaan, mencegah timbulnya persoalan hukum, serta memastikan pelaksanaan tugas kelembagaan berjalan sesuai koridor hukum.

Menurut dia, Kejaksaan melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) memiliki peran strategis dalam memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum, serta tindakan hukum lainnya.

Ia mengatakan pendampingan hukum tersebut penting untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas KPU, khususnya dalam menghadapi berbagai tahapan Pemilu 2027.

Rudy menegaskan kerja sama tersebut tidak boleh berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi harus diwujudkan melalui tindak lanjut dan koordinasi aktif.

"Kami menyambut baik dan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan PKS ini sebagai instrumen untuk memperkuat tata kelola kelembagaan, mencegah timbulnya persoalan hukum, serta memastikan setiap pelaksanaan tugas kelembagaan berjalan dalam koridor hukum yang tepat," katanya.

Ia meyakini sinergi antara Kejati Maluku dan KPU Maluku akan semakin memperkuat penyelenggaraan tugas pemerintahan yang tertib, akuntabel, dan berintegritas serta mendukung terwujudnya proses demokrasi yang berkualitas di Provinsi Maluku.

Sementara itu, Ketua KPU Maluku M. Shaddek Fuad menyampaikan apresiasi kepada Kejati Maluku atas terlaksananya kerja sama tersebut.

Menurut dia, PKS tersebut merupakan salah satu bentuk penguatan sinergi antarlembaga, khususnya dalam menghadapi berbagai tahapan Pemilu yang akan dilaksanakan pada 2027.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku beserta jajaran dan kami sangat mengharapkan bantuannya untuk mendampingi kami dalam tahapan pelaksanaan Pemilu yang merupakan salah satu tugas negara yang sangat penting," ujarnya.

Ia berharap kerja sama tersebut dapat membantu KPU Maluku menghadapi serta menyelesaikan berbagai tantangan dan dinamika yang berpotensi muncul selama proses penyelenggaraan Pemilu.
 

Pewarta: Daniel Leonard
Editor : Luqman Hakim

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.