matamata.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Perum Bulog Wilayah Jawa Tengah, Sri Muniati, bersama 37 orang saksi lainnya pada Rabu (9/9/2026). Pemeriksaan ini terkait kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kementerian Sosial periode 2020–2021.

"KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi tersebut di Polres Brebes," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Budi menjelaskan, puluhan saksi yang dipanggil berasal dari unsur dinas sosial serta koordinator dan pendamping PKH di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Saksi dari Kabupaten Brebes meliputi mantan Kadinsos Masfuri, Kabid Bansos Hasan Basri, serta sejumlah koordinator dan pendamping PKH tingkat kecamatan.

Penyidik juga memanggil pejabat Dinsos PPPA Kabupaten Jember, seperti Kadinsos Lingga Diputra, Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Muhammad Rizqi Fajri, Kabid Pemberdayaan Sosial Wiwik Puspa Dewi, serta para koordinator dan pendamping PKH setempat.

Langkah ini melanjutkan pemeriksaan pada Senin (7/9/2026), ketika KPK meminta keterangan dari 27 saksi lain. Di antaranya mantan Kadinsos Provinsi Jawa Timur Alwi, sejumlah ASN, serta koordinator dan pendamping sosial wilayah Semarang, Surabaya, Bondowoso, Blitar, Tulungagung, dan Madiun.

Pemeriksaan massal ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan korupsi bansos beras Kemensos yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp200 miliar.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka perorangan dan dua tersangka korporasi, yakni Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo (Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik/DNR Logistics), Edi Suharto (Staf Ahli Menteri Sosial), Kanisius Jerry Tengker (Dirut DNR Logistics 2018–2022), serta PT Dosni Roha Indonesia dan DNR Logistics. (Antara)