Raja Juli juga menegaskan, penegakan hukum harus menyasar pelaku besar maupun kecil. Dia mengingatkan agar proses hukum tidak hanya menjerat masyarakat yang berada di lapangan, sementara korporasi luput dari pemeriksaan.

“Pak Presiden selalu mengatakan jangan sampai penegakan hukum itu hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas,” ujarnya.

Karena itu, lanjut dia, proses hukum terhadap 15 korporasi dan 31 perorangan tetap berjalan sesuai status masing-masing perkara.

“Jadi tadi saya katakan, di kami berproses sekarang ada 15 korporasi, korporasi besar, dan 31 perorangan. Jadi semuanya kita lakukan berkeadilan,” tegasnya.

Raja Juli menyebut, penegakan hukum merupakan salah satu dari lima langkah terpadu pemerintah dalam menangani karhutla.

Empat langkah lainnya yakni operasi modifikasi cuaca (OMC), water bombing, penguatan satgas darat, dan partisipasi masyarakat.

Pemerintah juga memperkuat pasukan di enam provinsi rawan karhutla, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Sekitar 5.000 pegawai Kementerian Kehutanan, terutama Polisi Kehutanan, akan diperbantukan ke wilayah tersebut.

Penebalan personel TNI-Polri juga disiapkan karena El Nino kuat diperkirakan masih berlangsung sekitar satu setengah bulan. Hujan alami yang semula diprediksi turun awal Oktober berpotensi baru datang pada akhir Oktober atau awal November.

Di tengah ancaman tersebut, Raja Juli meminta masyarakat dan korporasi tidak kembali membuka lahan dengan cara membakar.

“Kalau semua faktor yang saya katakan tadi OMC berjalan, water bombing berjalan, satgas darat kuat, penegakan hukum jalan tapi kalau tidak ada partisipasi masyarakat, terutama kesadaran untuk bersama-sama tidak melakukan pembakaran lahan untuk melakukan land clearing perkebunan,” katanya.

“Sekali lagi masyarakat ini yang kecil maupun yang besar, perorangan maupun korporasi, maka sungguh effort yang sudah kita lakukan ini akan sia-sia,” pungkasnya.