REPUBLIKA.CO.ID, LONDON — Pemerintah Inggris telah menangguhkan lebih dari 80 izin ekspor peralatan militer yang berpotensi digunakan oleh pasukan pendudukan Israel (IDF) di Gaza. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya sorotan terhadap dukungan militer Inggris serta penerapan pembatasan baru yang menyasar ekspor pendukung pendudukan di wilayah Palestina.

The Jewish Chronicle melaporkan, jumlah tersebut mencakup sekitar 30 izin yang ditangguhkan pada September 2024 dan lebih dari 50 pengajuan berikutnya yang ditolak. Meski demikian, Inggris tetap melanjutkan persetujuan ekspor yang memenuhi kriteria perizinannya.

Seorang sumber di pemerintahan Inggris membantah narasi laporan tersebut yang menyebutkan adanya perluasan larangan senjata. Kepada The Times of Israel pada Selasa(29/9/2026), sumber tersebut menyatakan bahwa penolakan tambahan itu berkaitan dengan pengajuan baru yang dinilai berdasarkan pembatasan terkait Gaza yang sudah berlaku sebelumnya.

Pesawat tempur Israel menargetkan wilayah pengungsian Shati di Jalur Gaza, Rabu (1/10/2025).

Pembatasan menyasar pendudukan

Kebijakan yang diberlakukan pemerintah Inggris pada 8 September lalu memperkenalkan syarat tambahan untuk persetujuan ekspor: pengajuan izin untuk senjata dan barang lainnya yang berkontribusi secara material terhadap pendudukan ilegal di wilayah Palestina akan ditolak.

Menteri Urusan Timur Tengah, Stephen Doughty, menggambarkan pendekatan ini sebagai "kunci ganda" (double lock). Kebijakan ini menggabungkan ketentuan yang sudah ada terkait pelanggaran hukum humaniter internasional dengan pertimbangan atas ilegalitas pendudukan.

"Pengajuan harus dipertimbangkan baik dalam hubungannya dengan ketentuan yang kami tetapkan terkait pelanggaran hukum humaniter internasional, maupun ilegalitas dari pendudukan itu sendiri. Jadi ini merupakan langkah maju yang sangat signifikan," ujar Doughty.

Meski demikian, jawaban parlementer yang diterbitkan pada 16 September mengonfirmasi bahwa tidak ada izin tambahan yang dicabut atau ditangguhkan sejak pengumuman 8 September tersebut. Pemerintah menyatakan hal ini sebagian besar disebabkan karena izin-izin untuk peralatan yang berpotensi mendukung pendudukan telah lebih dulu ditangguhkan akibat potensi penggunaannya di Gaza.