Indosat: Kebijakan suportif kunci pemerataan internet berkualitas

Senin, 21 September 2026 18:16 WIB

Vice President Head of Ecosystem Regulatory Affairs Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) Machdi Fauzi dalam acara diskusi Digital Transformation Summit 2026 bertajuk "Sinergi Industri Telekomunikasi Mendorong Digitalisasi dan Kemajuan Ekonomi" di Jakarta, Senin (21/9/2026). (ANTARA/Livia Kristianti)

Kami melihat semangat untuk menciptakan ekosistem industri yang sehat itu sudah ada lewat dirilisnya spektrum yang kemarin 700 MHz dan 2.6 GHz

Jakarta (ANTARA) - Vice President Head of Ecosystem Regulatory Affairs Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) Machdi Fauzi menyebutkan bahwa keberadaan kebijakan yang suportif adalah kunci mewujudkan pemerataan internet berkualitas dengan taraf layanan yang setara antara kawasan perkotaan dan perdesaan.

Ia menilai tren kebijakan untuk para penyelenggara telekomunikasi saat ini sudah mulai mengarah ke regulasi yang suportif hal itu terlihat dari langkah Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) yang baru-baru ini melepas spektrum frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz untuk dimanfaatkan industri.

"Kami melihat semangat untuk menciptakan ekosistem industri yang sehat itu sudah ada lewat dirilisnya spektrum yang kemarin 700 MHz dan 2.6 GHz," kata Machdi dalam diskusi yang diikuti di Jakarta, Senin.

Meski begitu, Machdi menilai kebijakan yang kini sudah berjalan itu perlu diimbangi lagi dengan evaluasi pada kebijakan yang sebelumnya sudah berlangsung.

Ia secara lebih spesifik menjelaskan evaluasi tersebut khususnya ditujukan pada biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi eksisting pada pita frekuensi 900 MHz yang memiliki kesenjangan harga yang cukup besar dibandingkan dengan 700 MHz padahal keduanya memiliki karakteristik yang serupa.

"Kalau misalnya kita cek 700 MHz yang kemarin dirilis itu kan sudah cukup baik. Tapi untuk 900 MHz yang sekarang kita pakai untuk mengejar coverage di wilayah perdesaan itu memang sangat jauh perbedaan harganya yang harus kita bayarkan untuk yang 900 dan 700," kata Machdi.

Maka dari itu, ia berharap pemerintah dapat menyerap aspirasi dari penyelenggara telekomunikasi terkait dengan penyesuaian harga penggunaan antara satu frekuensi dengan frekuensi agar ke depannya cita-cita menghadirkan internet yang berkualitas bagi masyarakat bisa dicapai.

Selain hadirnya kebijakan yang suportif, Machdi juga menilai bahwa kolaborasi antara penyelenggara telekomunikasi baik itu yang seluler (mobile broadband) maupun penyedia fixed broadband harus diperkuat.

Salah satunya lewat mendukung implementasi nyata dari aturan berbagi infrastruktur yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Postelsiar).

Menurutnya, meski tata kelola spektrum di Indonesia secara regulasi di atas kertas sudah tergolong maju karena mencakup spectrum sharing dan spectrum pooling, eksekusi konsep akses terbuka (open access) di lapangan masih sering menemui hambatan.

"Di level eksekusinya memang masih kurang, karena masih banyak kebingungan-kebingungan di level operasional yang itu barangkali butuh dipecahkan bersama-sama," kata Machdi.

Ia berharap ke depannya apabila hal itu diupayakan oleh industri maka pemerintah bisa mendukung pengawalan perizinan dari sistem open access agar tidak menciptakan tantangan baru dan tujuan kualitas layanan yang optimal bisa dicapai.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Indosat sebut kebijakan suportif kunci pemerataan internet berkualitas

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.