AKURAT.CO Indonesia mendorong kerja sama konektivitas dalam kawasan Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur fisik.

Pemerintah ingin proyek konektivitas tersebut terhubung dengan perencanaan pembangunan pemerintah daerah dan penguatan koridor pelabuhan strategis agar memberikan dampak ekonomi yang lebih nyata.

Dorongan tersebut mengemuka dalam Pertemuan Pejabat Tinggi ke-33 Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle Senior Officials’ Meeting (IMT-GT SOM) di Medan, Sumatra Utara, Selasa (8/9/2026).

Pertemuan tersebut sekaligus menjadi momentum penyerahan estafet keketuaan atau chairmanship SOM IMT-GT dari Thailand kepada Indonesia.

Baca Juga: Mengenal VSP One Block High End dari Hitachi Vantara, Infrastruktur Penyimpanan Data untuk Perusahaan di Indonesia

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edi Prio Pambudi, yang menjadi Ketua Sidang menilai konektivitas di kawasan perlu dipandang lebih luas. Menurutnya, pembangunan jalur fisik harus mampu memperkuat aktivitas ekonomi dan rantai pasok di kawasan.

“Hari ini kita berkumpul tidak sekadar untuk membahas konektivitas fisik, melainkan untuk mereimajinasi konektivitas tersebut. Rantai pasok kawasan bukan lagi sekadar garis lurus di atas peta, melainkan ‘arteri hidup’ yang membuka peluang ekonomi riil bagi masyarakat subregional,” kata Edi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Menurut Edi, pentingnya konektivitas tersebut semakin terlihat ketika terjadi perlambatan pada jalur pelayaran utama seperti Selat Malaka. Gangguan pada jalur perdagangan tersebut dapat memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi di kawasan IMT-GT.

“Ketika jalur pelayaran utama seperti Selat Malaka mengalami perlambatan, dampaknya langsung dirasakan oleh perekonomian subregional,” ujarnya.

Karena itu, Indonesia mendorong agar proyek konektivitas yang masuk dalam kerja sama IMT-GT tidak hanya dilihat dari sisi pembangunan jalan, pelabuhan maupun infrastruktur fisik lainnya. Pemerintah juga ingin memastikan proyek tersebut selaras dengan kebutuhan dan perencanaan pembangunan pemerintah daerah.

Fokus lainnya adalah memperkuat koridor pelabuhan strategis yang menjadi bagian penting dalam arus perdagangan dan rantai pasok kawasan. Integrasi antara konektivitas fisik, pelabuhan, pemerintah daerah dan sektor usaha diharapkan dapat membuat kerja sama subregional lebih berdampak terhadap kegiatan ekonomi.

Baca Juga: RI Jajakan 32 Proyek Infrastruktur ke Investor Jepang

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap perkembangan berbagai proyek yang tercantum dalam Implementation Blueprint (IB) periode 2022-2026.