Menurut Budi, kemampuan UMKM untuk menembus pasar global tidak hanya bergantung pada produk, tetapi juga pada kepastian sistem perdagangan, akses pembiayaan, infrastruktur, hingga kapasitas pelaku usaha.

Baca Juga: Menperin Agus: BRICS Jalan Baru Indonesia Perluas Kemitraan Industri Global

Budi menilai sistem perdagangan berbasis aturan atau rules-based trading system diperlukan untuk memberikan kepastian kepada pelaku usaha. Sistem tersebut, kata dia, harus mampu menciptakan perdagangan yang prediktabel, adil, dan inklusif.

"UMKM merupakan salah satu pilar utama perekonomian negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun, UMKM masih menghadapi berbagai hambatan struktural. Keterbatasan akses pembiayaan masih menjadi salah satu tantangan yang paling mendasar," ujar Budi dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (8/8/2026).

Menurut Budi, persoalan pembiayaan menjadi salah satu faktor yang dapat membatasi kemampuan UMKM untuk berkembang dari pasar domestik menuju pasar internasional.

Karena itu, Indonesia membawa tiga prioritas dalam pembahasan kerja sama BRICS untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM di negara berkembang.

Tiga prioritas tersebut mencakup peningkatan literasi pembiayaan, perluasan inklusivitas pembiayaan digital, serta diversifikasi program pembiayaan yang lebih adaptif dan fleksibel.

Peningkatan literasi dinilai penting agar UMKM tidak hanya memiliki akses terhadap produk pembiayaan, tetapi juga memahami pilihan pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan usaha.

Sementara itu, pembiayaan digital diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan keuangan kepada pelaku usaha yang selama ini menghadapi keterbatasan akses.

Indonesia juga mendorong program pembiayaan yang lebih fleksibel. Pendekatan tersebut diperlukan karena kebutuhan pendanaan UMKM tidak seragam, baik dari sisi skala usaha, sektor, maupun tahap perkembangan bisnis.

Budi menekankan penguatan pembiayaan harus berjalan beriringan dengan pembangunan rantai nilai global yang lebih tangguh. Pasalnya, tambahan modal tidak otomatis membuat UMKM mampu masuk ke jaringan produksi regional maupun global apabila persoalan konektivitas, biaya perdagangan, keterampilan, dan akses pasar masih menjadi kendala.

Baca Juga: Forum BRICS: India Soroti Krisis Selat Hormuz, Peringatkan Dampak Besar bagi Ekonomi Dunia

Karena itu, Indonesia mengusulkan empat bidang untuk meningkatkan kualitas rantai nilai global.

Pertama, memperkuat konektivitas melalui pembangunan infrastruktur transportasi, logistik, dan digital. Infrastruktur tersebut dibutuhkan agar pelaku usaha dapat terhubung dengan pasar regional dan global dengan lebih efisien.

Kedua, meningkatkan fasilitasi perdagangan melalui prosedur yang lebih sederhana, cepat, dan dapat diprediksi. Penyederhanaan proses perdagangan diharapkan dapat menekan biaya sekaligus mempermudah pelaku usaha berpartisipasi dalam jaringan produksi global.

Ketiga, memperkuat kapasitas domestik melalui investasi pada keterampilan, inovasi, dan pengembangan dunia usaha. Penguatan kapasitas tersebut dibutuhkan agar perusahaan dan tenaga kerja mampu menghasilkan produk serta layanan dengan nilai tambah yang lebih tinggi.

Keempat, menciptakan kebijakan perdagangan dan investasi yang kondusif melalui perluasan perjanjian perdagangan dan akses pasar.

Menurut Budi, kebijakan tersebut dapat memperdalam integrasi negara-negara berkembang ke dalam jaringan produksi regional maupun global sekaligus meningkatkan daya tarik investasi asing.

"Indonesia meyakini, kemajuan di keempat bidang tersebut akan membantu negara-negara berkembang membangun rantai nilai global yang tangguh, inklusif, dan berorientasi pada pembangunan," kata Budi.

Dengan pendekatan tersebut, agenda penguatan UMKM tidak berhenti pada pemberian pembiayaan.

Pemerintah juga melihat pentingnya menciptakan ekosistem yang memungkinkan pelaku usaha menggunakan pembiayaan tersebut untuk meningkatkan kapasitas produksi, memenuhi standar pasar, memperluas jaringan distribusi, dan masuk ke rantai pasok internasional.

Selain pembiayaan dan rantai nilai global, perkembangan teknologi juga menjadi bagian dari agenda yang dibawa Indonesia dalam forum perdagangan BRICS.

Budi mengatakan jaringan produksi global kini semakin kompleks dan saling terhubung. Perubahan tersebut turut meningkatkan peran sektor jasa dan teknologi baru dalam penciptaan nilai ekonomi.

Menurut dia, kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) serta cloud computing semakin berperan sebagai sumber penciptaan nilai dan inovasi.

Perkembangan teknologi tersebut membuat kerja sama antarnegara tidak hanya berkaitan dengan perdagangan barang. Integrasi juga semakin membutuhkan kemampuan untuk menghubungkan layanan, teknologi, data, dan pelaku usaha dalam ekosistem perdagangan yang lebih luas.

Karena itu, Indonesia memandang kerja sama BRICS dalam mendorong interoperabilitas dan mutual recognition arrangements atau pengaturan saling pengakuan sebagai langkah penting.

Interoperabilitas dibutuhkan untuk meningkatkan keterhubungan antarsistem, sementara pengaturan saling pengakuan dapat membantu membangun kepercayaan antarnegara. Dengan demikian, pelaku usaha diharapkan dapat berpartisipasi lebih efektif di berbagai pasar.

Namun, Budi menegaskan kerja sama tersebut tetap harus disesuaikan dengan hukum nasional dan kerangka regulasi masing-masing negara.

Posisi Indonesia tersebut menunjukkan bahwa penguatan UMKM dalam perdagangan global tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menghasilkan produk. Pelaku usaha juga membutuhkan akses pembiayaan, infrastruktur, prosedur perdagangan yang efisien, peningkatan keterampilan, teknologi, serta kepastian akses pasar.

Bagi negara berkembang, kombinasi faktor tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan UMKM tidak hanya menjadi pemasok di pasar domestik, tetapi juga memiliki kesempatan masuk ke rantai nilai regional dan global.