Bungo, Jambi (ANTARA) - Gubernur Jambi Al Haris menyerahkan 200 paket sembako dan masker kepada masyarakat yang terdampak bencana kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Bungo.

Penyerahan bantuan tersebut dilakukan di depan Kantor Bupati Bungo setelah dirinya menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Bungo dalam rangka peringatan HUT ke-61 kabupaten tersebut.

"Kami ingin membagikan bantuan ala kadarnya untuk masyarakat yang terdampak asap ini. Banyak warga yang aktivitasnya terganggu, apalagi karena banyak yang memilih tidak keluar rumah sehingga mempengaruhi penghasilan harian mereka," kata dia di Bungo, Senin.

Ia menjelaskan penyerahan bantuan difokuskan kepada para pekerja lapangan dan penyedia jasa transportasi lokal, seperti pengemudi ojek dalam jaringan (daring), ojek pangkalan, serta pelaku usaha transportasi yang merasakan dampak langsung dari penurunan kualitas udara.

Dalam kesempatan itu, Pemerintah Provinsi Jambi membagikan masker serta paket sembako, terdiri atas beras lima kilogram, minyak goreng, gula pasir, susu, teh, dan mi instan.

Melalui bantuan itu, dirinya berharap, bantuan yang disalurkan tersebut dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat yang terganggu akibat fenomena kabut asap.

Berdasarkan data Satuan Tugas Karhutla Jambi, mulai 1 Januari hingga 18 Oktober, luas lahan yang terbakar di wilayah tersebut mencapai 4.852, 72 hektare (ha) dengan rincian Kabupaten Batang Hari 1.376 ha, Muaro Jambi 626 ha, Tebo 403 ha, Bungo 86 ha. Berikutnya, Sarolangun 958 ha, Merangin 56 ha, Tanjung Jabung Timur 659 ha, Tanjung Jabung 674 ha, dan sisanya Kota Jambi 10 ha.

"Mungkin nilainya tidak seberapa, tetapi ini adalah niat tulus dari kami untuk seluruh warga yang terdampak asap. Pemerintah harus hadir di tengah musibah ini untuk berbagi dengan para pelaku usaha yang terdampak," katanya.

Pewarta: Agus Suprayitno
Editor : Siri Antoni

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.