Gubernur Jambi minta camat kuasai persoalan wilayah - ANTARA News Jambi
Kota Jambi (ANTARA) - Gubernur Jambi Al Haris meminta para camat menguasai persoalan wilayah dan meningkatkan integritas dalam menjalankan pelayanan publik kepada masyarakat.
“Camat harus menguasai wilayahnya masing-masing, menguasai persoalan yang ada di daerahnya, lalu tampil dan mengelola dengan baik untuk mewujudkan pemerintahan yang kompeten,” kata Al Haris saat membuka rapat koordinasi camat se-Provinsi Jambi di ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Selasa.
Rapat koordinasi tersebut mengusung tema penguatan sinergi pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas camat menuju pelayanan publik yang profesional, adaptif, dan berintegritas serta dihadiri camat dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi.
Al Haris mengatakan camat memiliki fungsi penting sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di tingkat wilayah, fasilitator penyelesaian persoalan masyarakat, serta pengendali pelaksanaan program pembangunan.
Ia mengatakan tantangan di wilayah saat ini cukup beragam, mulai dari tuntutan digitalisasi layanan, peningkatan produktivitas ekonomi, hingga penanganan konflik sosial dan kebencanaan, seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Untuk itu, ia meminta seluruh camat memperkuat sinergi guna menyelaraskan visi pembangunan daerah dengan program prioritas nasional, termasuk mendukung pencapaian Asta Cita Presiden dan visi Jambi Mantap.
“Camat adalah pejabat di lapangan yang bertemu langsung dengan masyarakat dan membina para kepala desa, perangkat desa, serta BPD. Oleh karena itu, penting menyatukan persepsi dan visi bersama,” katanya.
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jambi Luthpiah mengatakan rapat koordinasi tersebut digelar untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan dari tingkat kecamatan hingga desa.
Menurut Luthpiah, Pemerintah Provinsi Jambi mendorong sejumlah langkah strategis di tingkat kecamatan melalui rapat koordinasi tersebut.
Langkah itu antara lain percepatan digitalisasi layanan publik, penguatan layanan dasar pendidikan dan kesehatan, serta pendampingan pertumbuhan ekonomi lokal.
“Diperlukan kesamaan persepsi dan penguatan sinergi agar kecamatan dapat menjalankan fungsi pelayanan prima serta mendukung pencapaian program prioritas dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota,” katanya.
Pewarta: Agus Suprayitno
Editor : Siri Antoni
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.