Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) - Partai Gerindra Sidoarjo meminta percepatan penanganan tanggul penahan lumpur di Kecamatan Porong, Sidoarjo, untuk menjamin aktivitas masyarakat tetap berjalan aman dan terkendali.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sidoarjo, Achmad Muzayin Syafrial, dalam keterangan diterima di Sidoarjo, Sabtu, menyatakan laporan mengenai kondisi tanggul yang memerlukan perhatian lebih harus direspons secara cepat melalui langkah mitigasi yang terukur dan koordinasi lintas instansi.

"Langkah pencegahan yang cepat dan terkoordinasi sangat mutlak diperlukan agar tidak terjadi traumatis 20 tahun silam. Kita harus memastikan warga merasa aman dan melihat langsung bahwa negara bekerja untuk melindungi lingkungan mereka," kata Muzayin.

Ia menilai potensi rembesan lumpur perlu ditangani secara serius karena berada di kawasan strategis yang berdekatan dengan jalur kereta api dan jalan raya sebagai penopang utama mobilitas masyarakat.

Menurutnya, perlindungan terhadap infrastruktur tersebut menjadi bagian penting dari upaya menjaga keselamatan warga sekaligus memastikan aktivitas ekonomi dan transportasi tetap berlangsung tanpa gangguan.

Muzayin menambahkan masyarakat Sidoarjo memiliki pengalaman panjang hidup berdampingan dengan tanggul penahan lumpur sehingga setiap informasi mengenai kondisinya berpotensi memunculkan kekhawatiran apabila tidak disertai penanganan yang cepat dan terbuka.

Oleh karena itu, ia menilai pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan perlu menyampaikan langkah mitigasi secara transparan agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai kondisi di lapangan.

Ia juga mendorong sinergi antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, PT Minarak Lapindo, dan Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS) dalam melakukan pemantauan serta penanganan tanpa menunggu kondisi berkembang menjadi lebih buruk.

Menurut Muzayin, koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting agar setiap langkah penanganan dapat dilakukan secara efektif, terukur, dan mengutamakan keselamatan masyarakat di sekitar kawasan tanggul.

"Tidak boleh ada ego sektoral. Adanya kebocoran tersebut harus disikapi serius oleh lembaga-lembaga yang bersangkutan, khususnya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, PT Minarak Lapindo, dan Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS)," ujarnya.

Pewarta: Fahmi Alfian
Editor : Astrid Faidlatul Habibah
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.