Liputan6.com, Jakarta - Fenomena gaji yang hanya numpang lewat kini menjadi persoalan yang dirasakan banyak pekerja kaum tengah. Kondisi ini menunjukkan bahwa disiplin finansial saja tidak cukup untuk menghadapi tekanan ekonomi. Diperlukan reformasi kebijakan upah agar lebih layak, sekaligus pengendalian biaya hidup yang kian membebani masyarakat.

Jika tidak segera diatasi, kelas menengah yang rentan berisiko terjerumus ke dalam kemiskinan. Kondisi tersebut tentu dapat berdampak pada perekonomian nasional.

Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development on Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto, kepada tim Journal Liputan6.com menjelaskan bahwa proporsi kelas menengah sebelum pandemi mencapai 21,5 persen dari total populasi atau sekitar 57,33 juta orang pada 2019. Angka tersebut turun menjadi sekitar 17 persen atau 46,7 juta orang pada 2025.

"Turunnya kelas menengah diikuti dengan stagnansi pertumbuhan di (sekitar) 5 persen," kata Eko.

Menurut Eko, salah satu persoalan yang perlu diperhatikan adalah produktivitas industri yang tidak meningkat seiring dengan kenaikan upah. Kondisi ini dapat membuat dunia usaha menahan ekspansi bisnis. Ketidakpastian ekonomi pun akhirnya berdampak pada berbagai lapisan masyarakat.

"Implikasinya pada masyarakat yang relatif mampu dan mapan pun bisa terdampak akibat fluktuasi ekonomi yang tinggi. Namun, bagaimana pun masyarakat tidak mampu yang akan terdampak pertama," jelas dia.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, juga melihat ketidakstabilan ekonomi, ketimpangan antara pendapatan dan biaya hidup, serta terbatasnya ruang keuangan keluarga sebagai peringatan dini bahwa kondisi finansial kelas menengah semakin terhimpit.

"Ketika pendapatan habis untuk kebutuhan rutin, kemampuan menabung, berinvestasi, dan meningkatkan konsumsi ikut menurun," kata Yusuf.

Menurut Yusuf, kondisi tersebut dapat menimbulkan tiga dampak. Dalam jangka pendek, tekanan keuangan rumah tangga akan menahan konsumsi dan pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka menengah, ketergantungan pada utang konsumtif dapat meningkatkan risiko gagal bayar.

Sementara itu, dalam jangka panjang, penyusutan kelas menengah berpotensi mempersempit basis pajak dan memperbesar risiko jebakan pendapatan menengah. Kondisi ini juga dapat memicu ketidakpuasan masyarakat yang merasa telah memenuhi kewajiban, tetapi belum memperoleh manfaat negara secara sepadan.

Kelas Menengah Semakin Rentan

Yusuf melihat tren penurunan jumlah kelas menengah dalam tujuh tahun terakhir. Jumlahnya mencapai 57,33 juta orang pada 2019, turun menjadi 47,85 juta pada 2024, lalu kembali menyusut menjadi sekitar 46,7 juta orang atau 16,6 persen dari populasi pada 2025.

Padahal, kelas menengah dan calon kelas menengah menyumbang sekitar 81,49 persen dari konsumsi rumah tangga nasional.

Kerentanan kelompok ini juga berkaitan dengan rentang klasifikasi kelas menengah yang cukup lebar, yakni pengeluaran sebesar 3,5 hingga 17 kali garis kemiskinan. Sebagian besar berada di sekitar batas bawah sehingga kehilangan pekerjaan, biaya kesehatan, atau kenaikan harga energi dapat dengan cepat menurunkan status ekonomi mereka.

"Mereka umumnya tidak langsung jatuh miskin, tetapi bergeser menjadi calon kelas menengah yang lebih rentan. Kondisi ini semakin berat ketika sebagian besar pendapatan sudah terserap untuk cicilan dan pengeluaran tetap, sedangkan tabungan terbatas," jelas dia.

Eko dan Yusuf menilai kebijakan perpajakan pemerintah belum sepenuhnya berpihak pada kelas menengah. Program bantuan pemerintah umumnya menyasar kelompok miskin dan rentan, sedangkan kelas menengah tetap menanggung pajak, iuran, serta berbagai biaya layanan publik. Di sisi lain, batas penghasilan tidak kena pajak belum disesuaikan sejak 2016.

"Akibatnya, inflasi secara bertahap meningkatkan beban pajak riil pekerja berpenghasilan tetap. Inilah yang disebut sebagai the missing middle, yaitu kelompok yang dinilai terlalu mampu untuk menerima bantuan, tetapi belum cukup kuat untuk menghadapi guncangan ekonomi sendiri," beber Yusuf.

Eko menambahkan, kebijakan perpajakan cenderung berfokus pada pencapaian target penerimaan. Sementara itu, belanja pemerintah dinilai belum sepenuhnya efektif dan produktif dalam mendorong perekonomian, terutama ketika anggaran digunakan untuk program yang dampak ekonominya tidak signifikan secara langsung.

"Bahkan program strategis kadang rentan berakhir tragis dan minim keberlanjutan karena sangat top down dan tanpa perencanaan matang," kata Eko.

Keduanya menilai pemerintah perlu memberikan insentif pajak kepada kelas menengah agar kelompok ini memiliki ruang finansial untuk berkembang dan mendorong konsumsi. Pemerintah juga perlu menekan biaya hidup melalui penyediaan perumahan terjangkau, transportasi publik terintegrasi, serta layanan pendidikan dan kesehatan berkualitas dengan biaya terkendali.

Gaji Cepat Habis, Pengelolaan Keuangan Perlu Dievaluasi

Gaji yang cepat habis setelah diterima menjadi persoalan lain yang dihadapi para pekerja. Penghasilan yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan ditabung kerap terserap untuk biaya hidup, cicilan utang, hingga berbagai kewajiban rumah tangga.

Akibatnya, ruang keuangan untuk menikmati hasil kerja, menabung, dan berinvestasi semakin terbatas. Pekerja pun perlu mengevaluasi pengelolaan keuangan agar kebutuhan saat ini tetap terpenuhi tanpa mengabaikan persiapan masa depan.

Perencana keuangan Andy Nugroho kepada tim Journal Liputan6.com menjelaskan, salah satu penyebab gaji cepat habis adalah kebiasaan mencampurkan kebutuhan dan keinginan. Menurutnya, persoalan keuangan tidak selalu bersumber dari tingginya biaya hidup. Pengeluaran untuk memenuhi keinginan juga dapat mempersempit ruang finansial seseorang.

Andy menilai tekanan akibat biaya hidup perlu dibedakan dari persoalan pengelolaan keuangan pribadi. Biaya sekolah anak, tagihan air dan listrik, serta transportasi merupakan kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, masalah pengelolaan keuangan dapat muncul ketika seseorang menghabiskan lebih banyak uang untuk keinginan daripada kebutuhan.

"Contohnya, membeli rumah atau kendaraan dengan harga di luar kemampuan finansial, berbelanja barang yang kurang dibutuhkan, hingga terlalu sering membeli makanan dan minuman melalui layanan pesan antar," katanya.

Penggunaan fasilitas paylater untuk membiayai berbagai pengeluaran tersebut juga berpotensi menambah beban keuangan, terutama ketika kewajiban pembayaran mulai menumpuk.

Karena itu, Andy menyarankan pekerja mengevaluasi pengeluaran untuk memastikan uang digunakan sesuai prioritas. Dengan begitu, mereka dapat mengetahui pos pengeluaran yang masih bisa dikurangi atau ditunda.