Fraksi PAN DPRD Kotim minta distribusi air bersih digencarkan

Selasa, 1 September 2026 22:22 WIB

Juru Bicara Fraksi PAN DPRD Kotim Eddy Mashamy. ANTARA/Devita Maulina

Sampit (ANTARA) - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, meminta pemerintah daerah menggencarkan distribusi air bersih ke wilayah yang mengalami krisis akibat kemarau panjang.

“Sejak Juni 2026, warga di beberapa wilayah seperti Desa Penyang, Kecamatan Telawang, dan sejumlah daerah bagian selatan Kotim mengalami krisis air bersih yang cukup parah,” kata Juru Bicara Fraksi PAN DPRD Kotim Eddy Mashamy di Sampit, Selasa.

Eddy Mashamy menjelaskan, musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino dengan suhu yang lebih panas dan berlangsung lebih panjang tahun ini, telah memberikan tekanan lebih besar terhadap ketersediaan air bersih masyarakat

Situasi tersebut membuat sebagian warga kesulitan memperoleh air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama di daerah yang sumber air permukaannya maupun sumur warga mulai mengalami penurunan debit.

Krisis air bersih juga berdampak terhadap pengeluaran rumah tangga. Warga yang tidak memiliki sumber air memadai terpaksa membeli air untuk keperluan minum, memasak, mandi, mencuci, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya.

“Warga bahkan terpaksa mengeluarkan biaya hingga ratusan ribu rupiah untuk membeli air bersih demi memenuhi kebutuhan harian,” ungkapnya.

Fraksi PAN menilai kondisi tersebut membutuhkan respons cepat pemerintah daerah, khususnya dengan memperbanyak distribusi air bersih menggunakan armada tangki ke permukiman yang mengalami kekurangan pasokan.

Distribusi diharapkan tidak hanya dilakukan ketika kondisi sudah semakin parah, tetapi berdasarkan pemetaan wilayah rawan kekeringan sehingga bantuan dapat diberikan secara lebih cepat dan merata.

Selain langkah darurat, Eddy menilai pemerintah perlu menyiapkan solusi yang mampu menjawab persoalan ketersediaan air bersih dalam jangka panjang, mengingat persoalan kekeringan berpotensi kembali terjadi setiap musim kemarau.

Salah satu upaya yang didorong adalah mempercepat pembangunan jaringan perpipaan melalui Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Mentaya agar cakupan pelayanan air bersih dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

“Selain distribusi air tangki, kami meminta percepatan infrastruktur jangka panjang seperti jaringan pipa Perumdam Tirta Mentaya dan pembangunan sumur bor,” ujar Eddy.

Baca juga: Disdik Kotim beri kewenangan sekolah tentukan BDR

Menurutnya, pembangunan sumur bor dapat menjadi alternatif untuk wilayah yang belum terjangkau jaringan perpipaan, terutama kawasan yang mengalami kesulitan mendapatkan sumber air ketika kemarau berkepanjangan.

Fraksi PAN juga mendorong adanya pemetaan kebutuhan berdasarkan tingkat kerawanan masing-masing wilayah. Dengan demikian, pemerintah dapat menentukan prioritas distribusi air dan pembangunan infrastruktur berdasarkan kondisi di lapangan.

Wilayah bagian selatan Kotim menjadi perhatian karena sejumlah kecamatan dinilai menghadapi tantangan ketersediaan air bersih yang cukup serius. Daerah yang perlu mendapat perhatian antara lain Kecamatan Teluk Sampit, Pulau Hanaut, dan Mentaya Hilir Utara.

Eddy menekankan penanganan krisis air bersih tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah daerah. Keterbatasan armada, sumber pembiayaan, dan luasnya wilayah terdampak membutuhkan dukungan berbagai pihak.

Oleh sebab itu, Fraksi PAN mendorong kolaborasi pemerintah daerah dengan lembaga sosial dan sektor swasta untuk memperluas bantuan kepada masyarakat yang terdampak kekeringan.

Kolaborasi tersebut dapat dilakukan melalui dukungan armada tangki, penyediaan air bersih, pembangunan atau pengadaan sumur bor, maupun dukungan terhadap pengembangan jaringan air bersih di daerah yang membutuhkan.

“Langkah strategis ini perlu melibatkan pemerintah daerah, lembaga sosial, dan sektor swasta agar wilayah terdampak, khususnya di bagian selatan Kotim, bisa mendapatkan dukungan secara optimal,” lanjutnya.

Ia menekankan, pemenuhan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat sehingga penanganannya perlu ditempatkan sebagai salah satu prioritas selama periode kemarau.

“Fraksi PAN berharap pemerintah daerah segera memperkuat langkah penanganan di lapangan sembari menyusun program infrastruktur yang dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap distribusi air tangki saat musim kemarau,” demikian Eddy.

Baca juga: Bupati Kotim kerahkan dua ekskavator amankan KKOP Bandara Sampit

Baca juga: Penanganan karhutla prioritas, PT MAS tingkatkan dukungan melalui sinergi dengan pemerintah dan masyarakat

Baca juga: DPRD Kotim soroti ancaman kerugian petani hortikultura akibat karhutla

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.