Forum KSSK NTB perkuat literasi keuangan program Desa Berdaya

Lombok Timur (ANTARA) - Forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Nusa Tenggara Barat memperkuat sinergi dan literasi keuangan untuk mendorong kemandirian ekonomi desa melalui Program Desa Berdaya.

Forum yang terdiri atas Bank Indonesia (BI) NTB, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Bea Cukai, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memberikan edukasi literasi keuangan kepada masyarakat di kantor Bupati Lombok Timur pada 16 September 2026.

Bupati Lombok Timur H Haerul Warisin mengatakan daerahnya memiliki potensi sumber daya alam yang besar, terutama pada sektor pertanian. Potensi tersebut perlu dikembangkan untuk memperkuat perekonomian desa.

Salah satu komoditas yang dinilai memiliki peluang pengembangan ialah porang. Komoditas tersebut berpotensi menjadi produk yang menembus pasar ekspor.

"UMKM harus kita dorong agar mampu menghasilkan produk berkualitas dan siap ekspor," kata Haerul.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan berbagai pihak untuk membantu pelaku UMKM memenuhi persyaratan ekspor. Dukungan tersebut termasuk percepatan proses perizinan dan pelayanan kepabeanan.

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Iskandar Zulkarnain, mengatakan peningkatan literasi ekonomi dapat membantu masyarakat memahami potensi dan peluang usaha yang tersedia di desa.

Pemahaman tersebut diharapkan mendorong masyarakat mengembangkan kegiatan usaha sekaligus mengoptimalkan sumber daya ekonomi desa.

Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi NTB, Ignatius Adhi Nugroho, mengatakan Program Desa Berdaya menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan kapasitas desa.

"Program Desa Berdaya menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas desa agar semakin mandiri, produktif, dan berdaya saing," katanya.

Ia mengatakan masyarakat perlu memahami layanan keuangan formal, transaksi digital, akses pembiayaan, dan peluang usaha. Pemahaman tersebut menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan.

Baca juga: UNRAM gelar literasi keuangan guru madrasah di Lombok Tengah

Forum KSSK NTB memberikan materi secara terpadu sesuai dengan tugas masing-masing lembaga.

BI NTB memberikan edukasi mengenai sistem pembayaran. Asisten Manajer Unit Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengawasan SPUR BI NTB Faudarita Umaida Ulfah menjelaskan sejumlah layanan, antara lain RTGS, SKNBI, BI-FAST, QRIS Cross Border, dan Kartu Kredit Indonesia (KKI).

OJK kemudian memberikan pemahaman mengenai literasi dan inklusi keuangan. Edukasi juga mencakup kewaspadaan terhadap aktivitas keuangan ilegal, seperti pinjaman daring dan investasi ilegal.

DJPb turut memperkenalkan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dan UMi Pro sebagai alternatif akses pembiayaan produktif bagi pelaku UMKM.

Sementara itu, Bea Cukai memberikan penjelasan mengenai proses ekspor bagi UMKM. Materi mencakup kelengkapan dokumen dan tahapan pelayanan kepabeanan.

DJP melengkapi edukasi dengan materi mengenai kewajiban perpajakan bagi pelaku UMKM. Pemahaman perpajakan diperlukan agar pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan bisnis secara tertib dan berkelanjutan.

LPS juga memberikan edukasi mengenai pengelolaan keuangan, kebiasaan menabung, serta penjaminan simpanan masyarakat.