Selasa, 08 September 2026, 11:38 WIB

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari mengkritik konsep dan pelaksanaan program dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Feri, gagasan tersebut seharusnya tetap berpijak pada prinsip demokrasi ekonomi yang menjadi semangat konstitusi.

Feri menegaskan kritiknya bukan ditujukan kepada koperasi sebagai konsep ekonomi. Ia bahkan mengaku mendukung gerakan koperasi dan terlibat dalam koperasi pegawai. Namun, persoalan yang dipermasalahkannya adalah cara program tersebut dibangun dan dijalankan. 

Baca Juga: Pakar: Prabowo Saat Reshuffle Tak Perlu Memaksakan Bagi-Bagi Kursi, Semuanya Harus Happy

“Pada dasarnya kami pendukung koperasi. Saya terlibat dalam koperasi pegawai, teman-teman saya bergerak dalam isu koperasi. Jadi tidak mungkin kami anti-koperasi,” ujar Feri, dikutip Selasa (8/9/2026).

Feri kemudian memberikan penegasan mengenai titik keberatannya terhadap program tersebut. Ia menegaskan bahwa koperasi merah putih dibangun tidak dengan semangat demokrasi ekonomi sesuai semangat dari Indonesia.

“Yang kami permasalahkan koperasi merah putih dibangun di luar semangat demokrasi ekonomi konstitusional yang digagas oleh ibu bapak bangsa kita,” tegasnya.

Koperasi, menurutnya, tidak cukup hanya dibentuk secara administratif dalam jumlah besar, tetapi harus benar-benar berjalan sesuai prinsip ekonomi yang menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam pengelolaannya.

Ia juga menyoroti persoalan data mengenai lokasi koperasi yang disebutnya berasal dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Data tersebut, menurutnya, menunjukkan adanya ribuan titik koperasi yang berada di kawasan hutan serta ratusan lainnya di kawasan laut.

“Koperasi Merah Putih kita itu, Bang, dari titiknya ada 16.734 titik di dalam hutan. Ratusan di dalam lautan,” ujarnya.

Feri mengatakan data tersebut semestinya menjadi bahan koreksi terhadap pelaksanaan program pemerintah. Ia pun mempertanyakan kesiapan program apabila persoalan lokasi masih ditemukan dalam jumlah besar, sementara pemerintah memiliki target pembentukan koperasi hingga sekitar 80 ribu titik. Menurut Feri, persoalan tersebut menunjukkan perlunya evaluasi sebelum program dijalankan lebih jauh.

Baca Juga: Golkar: AHY Harus Ikut Tanggung Jawab atas Situasi Masyarakat di Era Prabowo

“Ini kan sebenarnya koreksi yang disampaikan pemerintah,” tuturnya.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar