Sorong (ANTARA) - Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Agus Fatoni menyatakan seluruh alumni kepamongprajaan di Indonesia wajib untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah sekaligus memperkuat peran sebagai perekat persatuan bangsa.

"Kita aparat pemerintah, tentu tugas kita harus mendukung program pemerintah, baik program prioritas Presiden, Wakil Presiden maupun program prioritas di daerah masing-masing," katanya di Sorong, Jumat.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni mengikuti tatap muka dan temu kangen bersama seluruh IKAPTK di Papua Barat Daya pada Kamis (6/8) malam.

Menurut dia, alumni kepamongprajaan merupakan aparatur yang dipersiapkan secara khusus oleh negara untuk menjalankan roda pemerintahan.

Oleh karena itu, setiap alumni memiliki tanggung jawab untuk bekerja secara profesional, meningkatkan kapasitas, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Ia mengatakan pendidikan yang ditempuh para alumni dibiayai oleh negara sehingga pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara menjadi kewajiban yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

"Kita harus bekerja dengan sebaik-baiknya untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Apa yang kita lakukan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat, bangsa dan negara, serta kepada Tuhan Yang Maha Kuasa," ujarnya.

Fatoni juga mengingatkan pentingnya menjaga persaudaraan antarsesama alumni melalui kegiatan silaturahmi.

Menurut dia, selain menjadi ajang temu kangen dan berbagi pengalaman, pertemuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas serta memperkuat sinergi alumni dalam menjalankan tugas di berbagai daerah.

"Alumni kepamongprajaan harus tetap menjadi perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," ujarnya.

Menurutnya, para alumni telah dididik bersama dalam lingkungan asrama yang terdiri atas berbagai suku, agama, dan daerah sehingga memiliki modal kuat dalam menjaga persatuan.

"Ketika ada persoalan di tengah masyarakat, saya berharap alumni menjadi pihak yang pertama turun membantu menyelesaikan masalah karena kita berada di tengah masyarakat," katanya.

Terkait organisasi, Fatoni menargetkan pembentukan kepengurusan IKAPTK di seluruh provinsi serta kabupaten/kota, termasuk di Provinsi Papua Barat Daya yang hingga kini belum memiliki kepengurusan definitif.

Menurut dia, pembentukan pengurus di Papua Barat Daya penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus mendorong pelaksanaan berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang memberi manfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat Daya Yakib Kareth mengatakan kehadiran Ketua Umum DPN IKAPTK di Papua Barat Daya menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus memberikan motivasi kepada para alumni agar terus meningkatkan pengabdian kepada masyarakat.

Ia mengatakan Papua Barat Daya sebagai daerah otonom baru belum memiliki kepengurusan IKAPTK sehingga pihaknya telah menerima mandat dari DPN IKAPTK untuk mempersiapkan pembentukan organisasi di tingkat provinsi.

"Harapannya kepengurusan IKAPTK Papua Barat Daya segera terbentuk sehingga dapat menghimpun seluruh alumni dan mendukung program-program strategis pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota," kata Yakob.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Agus Fatoni: Alumni Kepamongprajaan wajib dukung program pemerintah

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor : Evarianus Supar

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.