REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Empat senator Partai Republik berseberangan dengan mayoritas partainya dan bergabung mendukung upaya Kongres Amerika Serikat (AS) membatasi kewenangan Presiden Donald Trump dalam perang melawan Iran. Namun, tambahan dukungan tersebut belum cukup untuk meloloskan resolusi karena pemungutan suara di Senat berakhir sangat tipis, 49 berbanding 50.

Catatan resmi Senat AS menunjukkan H.Con.Res.89 ditolak dalam pemungutan suara pada Kamis (24/9/2026). Resolusi berdasarkan War Powers Resolution tersebut mengarahkan presiden menarik Angkatan Bersenjata AS dari permusuhan dengan Iran, kecuali keterlibatan itu secara eksplisit mendapat otorisasi melalui deklarasi perang atau persetujuan khusus penggunaan kekuatan militer dari Kongres.

Empat senator Republik yang mendukung resolusi adalah Susan Collins dari Maine, Lisa Murkowski dari Alaska, Rand Paul dari Kentucky, dan Thom Tillis dari North Carolina. Senator Demokrat John Fetterman dari Pennsylvania justru bergabung dengan mayoritas Republik untuk menolak resolusi, sedangkan Senator Angela Alsobrooks tidak memberikan suara.

Masuknya Tillis menjadi perkembangan baru dalam pertarungan politik mengenai kewenangan perang Trump. Pada pemungutan suara Senat mengenai resolusi Iran pada akhir Juli, hanya Collins, Murkowski, dan Paul dari kubu Republik yang mendukung upaya tersebut.

Tillis mengatakan dukungannya kali ini berkaitan dengan batas waktu yang ditetapkan War Powers Resolution. Menurut dia, lebih dari 60 hari telah berlalu sejak pemerintahan Trump memberi tahu Kongres pada Juli bahwa aksi militer terhadap Iran kembali dimulai.

War Powers Resolution 1973 mewajibkan presiden memberi tahu Kongres dalam waktu 48 jam setelah pasukan AS dimasukkan ke dalam permusuhan. Aturan tersebut pada umumnya membatasi keterlibatan militer tanpa otorisasi Kongres selama 60 hari, dengan tambahan waktu untuk penarikan pasukan dalam keadaan tertentu.

Selisih Satu Suara

Hasil 49-50 memperlihatkan betapa sempitnya jarak antara dua kubu di Senat. Resolusi hanya kekurangan satu suara untuk mencapai mayoritas dari senator yang memberikan suara, meski komposisi dukungannya melintasi garis partai.

Reuters melaporkan resolusi yang dipimpin Demokrat itu menuntut Trump mengakhiri perang dengan Iran atau memperoleh otorisasi Kongres untuk melanjutkan permusuhan. Pemungutan suara berlangsung menjelang pemilu sela 3 November, ketika perang dan dampak ekonominya semakin masuk ke dalam perdebatan politik domestik AS.

Resolusi yang kandas di Senat tersebut bukan rancangan yang baru muncul. DPR AS telah mengesahkan H.Con.Res.89 pada Juli dengan perolehan 214 suara berbanding 208, sebelum dokumen itu bergerak ke Senat.

Sebagai concurrent resolution, H.Con.Res.89 tidak dikirimkan kepada presiden untuk ditandatangani sehingga juga tidak dapat diveto. Namun, pemerintahan dari kedua partai selama beberapa dekade mempertanyakan apakah mekanisme semacam itu secara konstitusional dapat mengikat presiden.

Pertarungan di Capitol Hill juga berlangsung lebih luas daripada satu resolusi. Sejak perang pecah pada akhir Februari, Demokrat telah memaksakan lebih dari selusin pemungutan suara terkait upaya membatasi kewenangan perang presiden. Sebagian besar kandas, meski sejumlah pemungutan suara berhasil menarik dukungan anggota Republik.

Pada September, DPR kembali mengesahkan resolusi lain untuk membatasi tindakan militer Trump terhadap Iran. Dukungan lintas partai ketika itu bahkan bertambah dengan tujuh anggota Republik bergabung mendukung langkah tersebut, memperlihatkan bahwa keberatan terhadap perang tidak lagi sepenuhnya berhimpitan dengan batas antara Demokrat dan Republik.