Ekonom menilai konsinyasi tak cukup penuhi modal kerja KDKMP

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai skema konsinyasi (titip jual) dapat membantu mengurangi kebutuhan modal koperasi desa/kelurahan merah putih (KDMP) untuk menyediakan persediaan barang, tetapi tidak dapat sepenuhnya menggantikan kebutuhan modal kerja koperasi.

Menurut dia, melalui konsinyasi, koperasi tidak perlu langsung membayar seluruh barang yang dipajang di gerai kepada pemasok. Skema tersebut dapat diterapkan terutama untuk produk lokal dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Skema konsinyasi memang dapat mengurangi kebutuhan kas untuk persediaan tertentu, terutama produk lokal dan UMKM. Tetapi skema ini tidak menyelesaikan seluruh kebutuhan modal kerja," katanya saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Yusuf menjelaskan terdapat komoditas tertentu yang tetap membutuhkan pembayaran tunai kepada petani atau pemasok. Koperasi juga harus menyediakan dana untuk kebutuhan distribusi dan operasional lainnya.

Selain itu, ia menyebut efektivitas konsinyasi bergantung pada kecepatan perputaran barang. Jika barang yang dititipkan tidak cepat terjual, koperasi tetap menghadapi persoalan dari sisi arus kas meskipun tidak menanggung seluruh biaya persediaan.

Sebelumnya, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah mengatakan pemerintah akan mengoptimalkan modal penyertaan termasuk dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dan skema konsinyasi sebagai sumber modal kerja KDKMP setelah koperasi mulai beroperasi.

Namun, Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menilai skema konsinyasi sulit diterapkan untuk pengadaan barang kebutuhan masyarakat yang bersifat cepat laku atau fast-moving consumer goods (FMCG).

"Barang-barang itu tidak mungkin konsinyasi. Mana ada yang mau kasih konsinyasi ke KDKMP, seperti barang-barang Indofood dan Unilever," kata Darmadi.