REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kebijakan deportasi massal yang selama ini menjadi salah satu agenda utama Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mulai menghadapi resistensi dari dalam koalisi pemilihnya sendiri. Menjelang pemilu paruh waktu 3 November 2026, sejumlah kandidat Partai Republik mulai mengambil jarak dari cara pemerintahan Trump menjalankan penegakan imigrasi.

Perubahan itu tidak serta-merta menunjukkan pemilih Republik berbalik menolak penegakan hukum imigrasi. Data terbaru justru memperlihatkan persoalannya terletak pada siapa yang menjadi sasaran deportasi dan bagaimana operasi tersebut dijalankan.

The POLITICO Poll menemukan adanya perbedaan cukup besar antara pemilih Trump yang mengidentifikasi diri sebagai MAGA dan kelompok pendukung Trump non-MAGA. Sebanyak 31 persen pemilih Trump non-MAGA menilai kampanye deportasi pemerintah terlalu agresif, lebih dari dua kali lipat dibandingkan 14 persen di kalangan MAGA.

Sebaliknya, 36 persen pemilih MAGA menganggap kebijakan deportasi Trump masih belum cukup agresif. Angkanya turun menjadi 23 persen di kalangan pemilih Trump non-MAGA.

Perbedaan tersebut memperlihatkan tantangan politik yang dihadapi Partai Republik. Trump harus mempertahankan basis MAGA yang menginginkan penegakan imigrasi lebih keras, sementara kandidat Republik di daerah kompetitif juga membutuhkan suara pemilih moderat, independen, dan Hispanik yang tidak selalu menyetujui cara pemerintah menjalankan deportasi.

Salazar Berani Menegur Trump

Ketegangan itu terlihat jelas di Florida. Anggota DPR AS dari Partai Republik, Maria Elvira Salazar, mengambil langkah yang tidak biasa dengan merilis iklan kampanye yang secara langsung meminta Trump mengubah pendekatan pemerintahannya terhadap imigrasi.

"Tuan Presiden, beberapa upaya penegakan imigrasi Anda telah berjalan terlalu jauh," kata Salazar dalam iklan tersebut.

Salazar juga mengingatkan Trump bahwa sebagian pemilih Hispanik yang membantu mengantarkannya kembali ke Gedung Putih pada 2024 kini merasa dikhianati. Pernyataan itu menjadi penting karena datang dari seorang politikus Republik keturunan Kuba yang mewakili distrik dengan populasi Hispanik sangat besar di Florida Selatan.

NPR melaporkan Salazar menyampaikan kritik tersebut ketika ia menghadapi persaingan untuk mempertahankan kursinya. Sikapnya sekaligus menunjukkan bagaimana isu imigrasi yang selama bertahun-tahun menjadi salah satu kekuatan elektoral Trump kini dapat berubah menjadi persoalan bagi kandidat Republik di daerah tertentu.

Salazar menyoroti fakta bahwa sebagian orang yang ditahan dalam operasi imigrasi tidak memiliki catatan kriminal. Menurut dia, penegakan hukum seharusnya dapat membedakan pelaku kejahatan dengan imigran yang telah bekerja dan menjadi bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat AS.

The Guardian melaporkan Salazar kemudian mempertegas kritiknya. Ia memperingatkan Trump bahwa sebagian penasihat presiden berisiko merusak warisan politiknya apabila tidak memberikan gambaran menyeluruh mengenai dampak operasi imigrasi.

Kritik itu tidak berarti Salazar menolak deportasi. Ia tetap mendukung keamanan perbatasan dan penindakan terhadap pelaku kejahatan. Perbedaannya terletak pada sasaran dan metode penegakan hukum.

Salazar menggambarkan perbedaan itu dengan bahasa sederhana: pemerintah harus mampu membedakan pengedar narkoba dengan pengasuh anak serta gangster dengan tukang kebun.