Lombok -

Krisis air bersih di Gili Trawangan, Lombok Utara, berdampak signifikan terhadap sektor pariwisata. Setidaknya 10 hotel berhenti menerima tamu karena tidak sanggup menanggung biaya operasional selama pasokan air terhenti selama sepekan.

Ketua Gili Hotel Association (GHA), Lalu Kusnawan, mengatakan biaya membeli air tangki maupun air dari warga membuat operasional hotel tidak lagi masuk hitungan. Dia memprediksi jumlah akomodasi yang berhenti beroperasi akan bertambah hingga akhir pekan.

"Hal ini amat saya sesalkan, sudah seminggu. Saya simpulkan bahwa pemerintah gagal untuk bagaimana kita sama-sama mengawal pariwisata berkelanjutan. Pemerintah sudah gagal. Harusnya semua stakeholder punya tujuan sama," kata Lalu Kusnawan, dikutip dari detikBali, Jumat (11/9/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kusnawan mengungkapkan setidaknya sudah ada 10 hotel yang memutuskan berhenti menerima tamu sementara waktu. Kondisi tersebut terjadi karena biaya operasional membengkak akibat terhentinya suplai air dari PT TCN yang bekerja sama dengan PDAM Amerta Dayan Gunung.

"Ada 10 hotel tidak sanggup operasi karena hitung-hitungannya tidak masuk. Bayangkan 1 hotal ada 20 karyawan saja sudah 200 orang (terdampak), ini asumsi, saya yakin lebih dari itu," kata dia.

Dia menilai dampak ketiadaan suplai air jauh lebih besar dibandingkan manfaat penundaan izin operasional air sesuai regulasi yang saat ini diperdebatkan.

"Saya diinfokan sampai hari Sabtu, bertambah yang tidak bisa beroperasi karena tidak bisa menanggung beban biaya beli air. Mestinya PDAM membeli air payau dari masyarakat, sumur warga dibayar lalu didistribusikan ke kita. Upaya ini saya lihat masih kurang dari pemerintah," ujar dia.

Menurut hitungan kasar Kusnawan, kebutuhan air untuk 20 kamar saja tanpa kolam renang mencapai 15 kubik per hari untuk keperluan mandi dan mencuci tamu.

"Kalau ditambah kolam beda pasti. Sementara di sini ada 530 akomodasi, bayangkan berapa kebutuhannya," ujar Kusnawan.

Ratusan Wisatawan Batal Datang

Krisis air tersebut juga mulai berdampak pada kunjungan wisatawan ke Gili Trawangan. Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, Sahlan M Saleh, mengatakan banyak wisatawan membatalkan kunjungan akibat kondisi tersebut.

"Saya pikir cukup sederhana penyelesaiannya. Tapi karena ini ada yang belum sampai suaranya, krisis air terus berlanjut sampai hari ini," kata dia.

Sahlan menyebut jumlah wisatawan yang membatalkan kunjungan mencapai ratusan orang. "Ada ratusan ya. Informasi yang saya dapatkan," ujar dia.

Dia pun mendesak seluruh pemangku kebijakan segera menyelesaikan persoalan air bersih di Gili Trawangan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kadisparekraf) NTB, Ahmad Nur Aulia, mengatakan pemerintah masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat terkait suplai air bersih di Gili Trawangan. Meski begitu, dia memastikan pasokan air akan kembali mengalir dalam waktu dekat.

"Saya dapat info satu hingga dua hari ini air akan kembali mengalir, Pak Gubernur sedang melobi ke pemerintah pusat," ujar Aulia.

Aulia menjelaskan persoalan terhentinya aliran air dipicu kerumitan regulasi yang tumpang tindih dari lintas kementerian. Pihak pengelola pasokan air, PT TCN, masih ragu mengalirkan air kembali karena khawatir terjerat masalah legalitas.

"Ini kan kita masih menunggu kebijakan dari pusat. Hari ini Pak Kapolda juga hadir di lokasi, di Gili Trawangan, meyakinkan bahwa silakan PT TCN untuk beroperasi," ujar Aulia.

Untuk mengawal proses tersebut, Pemkab, Pemprov NTB, bersama Forkopimda (Kepolisian dan Kejaksaan) telah membentuk tim terpadu untuk mengawal proses diskresi izin jangka pendek.

"Ini kan sedang dicarikan titik temunya antara kebutuhan dengan regulasi yang memang harus berjalan. Pemkab sudah mengeluarkan diskresi meminta TCN segera membuka kerannya, Pemprov juga memberikan dukungan rekomendasi," jelasnya.

Aulia menambahkan persoalan tersebut telah dibawa ke tingkat kementerian karena mencakup berbagai sektor perizinan di wilayah konservasi.

"Sudah dilaporkan ke Menpar. Makanya kemarin itu ada pertemuan di Kemenko Infra bersama Kemenpar, KLH, dan Kehutanan. Kenapa ke Kelautan? Karena konservasi laut. Kenapa Kehutanan? Ada konservasi hutannya. Kenapa LH? Karena memang ada perspektif lingkungan di situ. Wilayahnya kecil, mungkin ada tumpang tindih ketentuan yang beririsan," kata Aulia.

Terkait desakan untuk memutus kontrak PT TCN dan mengganti investor baru, Aulia menilai hal tersebut membutuhkan proses panjang. Menurutnya, kebutuhan air tidak bisa menunggu proses tersebut.

"Kalau cari investor lain kan butuh waktu. Sarat kita untuk menghadirkan layanan infrastrukturnya harus ada air itu kebutuhan utama, kebutuhan dasar," ujar dia.

(fem/fem)