Jakarta, CNN Indonesia --

DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng) menyoroti persoalan pembayaran honor relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tertunggak.

Sejumlah petugas dan relawan yang masih aktif di lapangan disebut belum menerima honor selama hampir dua bulan.

Persoalan tersebut terungkap setelah anggota Komisi III DPRD Palangka Raya, Arief M Norkim, memantau sekaligus berdialog dengan sejumlah satgas dan relawan penanganan karhutla pada Sabtu (26/9). Dalam pertemuan itu, para petugas menyampaikan bahwa hak mereka berupa honor belum dibayarkan selama hampir dua bulan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dari hasil pertemuan kami dengan sejumlah satgas dan relawan di lapangan, mereka menyampaikan bahwa honor yang menjadi hak mereka hingga kini belum diterima selama hampir dua bulan," kata Arief, Selasa (29/9) dikutip dari detikKalteng.

Pilihan Redaksi

• Prabowo Tegaskan Bakal Terus Selidiki Korporasi Biang Kerok Karhutla
• Guru di Banjarmasin Meninggal Usai Asma Kambuh di Tengah Asap Karhutla

Menurut Arief, kondisi tersebut perlu segera mendapatkan kejelasan dari pemerintah daerah, terutama terkait ketersediaan anggaran untuk membayar honor para petugas yang tetap menjalankan tugas di tengah penanganan karhutla.

Dia mengatakan Komisi III DPRD Palangka Raya perlu memastikan apakah anggaran pembayaran honor masih tersedia dalam APBD murni 2026 atau harus menunggu pengesahan APBD Perubahan.

"Kami perlu mengetahui secara jelas apakah anggaran pada APBD murni 2026 masih tersedia untuk pembayaran honor tersebut atau justru harus menunggu pengesahan APBD Perubahan," ujarnya.

Arief menyebut honor yang diterima petugas karhutla sekitar Rp 100 ribu per orang setiap hari. Dengan pembayaran yang tertunda hampir dua bulan, nilai hak yang belum diterima para petugas sudah terakumulasi.

Atas dasar itu, pihaknya meminta keterlambatan tersebut segera mendapatkan kepastian agar tidak berpengaruh terhadap semangat para petugas dan relawan yang masih turun ke lapangan.

"Jangan sampai pembayaran ini terus tertunda. Mereka masih bertugas di lapangan dan membutuhkan kepastian terkait hak yang seharusnya diterima," tegasnya.

Apabila pembayaran honor memang harus menunggu dukungan anggaran melalui APBD Perubahan, Arief meminta proses pembahasannya segera dituntaskan sehingga pencairan tidak kembali mengalami keterlambatan.

Arief menegaskan, persoalan honor tersebut tidak terlepas dari kontribusi para petugas dan relawan yang tetap berada di lapangan untuk membantu pengendalian karhutla, meski harus menghadapi panas dan kepungan asap.

"Harapan kami, setelah anggaran tersedia dan mekanisme pencairan dapat dilakukan, pembayaran honor tersebut segera diselesaikan sehingga para petugas tidak perlu menunggu lebih lama," katanya.

Terpisah, Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya Arbert Tombak mengatakan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berlangsung berbulan-bulan mulai menguras kemampuan keuangan Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya, bahkan terancam minus pada awal Oktober 2026.

"APBD kita sudah tidak mampu lagi. Sebenarnya sampai awal Oktober, APBD kita sudah minus," kata Arbert, Rabu (30/9) dikutip dari detikKalimantan.

Hal tersebut disampaikannya untuk menggambarkan besarnya beban anggaran yang harus ditanggung Pemko Palangka Raya guna penanganan karhutla sejak status tanggap darurat ditetapkan pada Juni 2026.

"Namun, panjangnya masa penanganan membuat kebutuhan anggaran terus berjalan. Sementara kemampuan keuangan daerah memiliki batas," kata Arbert.

Dia pun mengonfirmasi dampaknya tidak hanya dirasakan pada operasional penanganan. Hak para petugas yang selama ini berjibaku di lapangan juga ikut terdampak untuk tertunggak.

Dia bilang dana harian atau upah bagi personel yang terlibat dalam penanganan karhutla disebut hingga kini belum dibayarkan.

Arbert mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian Pemko Palangka Raya, karena personel di lapangan tetap membutuhkan dukungan untuk menjalankan tugas di tengah penanganan karhutla yang belum sepenuhnya berakhir.

APBD Perubahan

Arbert menerangkan, Pemko Palangka Raya sebelumnya telah menyiapkan penguatan anggaran melalui APBD Perubahan untuk mendukung penanganan karhutla dan kebencanaan. Namun, kebutuhan yang terus berlangsung membuat tambahan dukungan anggaran dan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat menjadi penting.

"Persoalan tersebut menunjukkan bahwa karhutla yang berkepanjangan bukan hanya menguras tenaga petugas di lapangan, tetapi juga menekan kemampuan fiskal pemerintah daerah," ujarnya.

Pemko Palangka Raya kini dihadapkan pada kebutuhan untuk menjaga operasi penanganan tetap berjalan sekaligus memastikan hak personel yang terlibat dapat dipenuhi di tengah kondisi APBD yang semakin terbatas.

Baca berita lengkapnya di sini.

(tim/kid)