Samarinda (ANTARA) - Komisi IV DPRD Kota Samarinda mendesak Pemerintah Kota Samarinda untuk segera mencari solusi alternatif terkait pendanaan atlet dan pelatih, demi mematangkan persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Kalimantan Timur di Kabupaten Paser pada 14–27 November 2026.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, di Samarinda, Sabtu, mengungkapkan bahwa Koni Samarinda saat ini menghadapi hambatan besar dalam menyusun program persiapan. 

Masalah utamanya adalah plot anggaran Porprov yang baru dialokasikan pada mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.

Secaracregulasi normatif, proses APBD Perubahan baru berjalan mulai Juli hingga September, dan pencairannya biasanya baru terealisasi pada bulan Oktober. Pola garis waktu (timeline) ini dinilai sangat berisiko bagi kesiapan kontingen.

Tersendatnya pasokan finansial ini diprediksi bisa berdampak sistemik terhadap, fisik atlet, program pemusatan latihan yang ideal menjadi terhambat, mental atlet dan potensi melesetnya target juara akibat persiapan yang serba mendesak.

Novan menegaskan bahwa kebutuhan operasional di lapangan bersifat sangat sensitif terhadap waktu dan tidak mungkin ditunda hingga mendekati hari pelaksanaan acara.

Terdapat sejumlah komponen vital yang membutuhkan ketersediaan dana segar (cash flow) jauh-jauh hari sebelum kompetisi resmi digulirkan, antara lain biaya sewa tempat pemusatan latihan (TC), uang muka (down payment) akomodasi dan penginapan kontingen di Kabupaten Paser, Konsumsi  harian dan pemenuhan gizi khusus atlet, mobilisasi  dan pengiriman peralatan tanding dari 64 cabang olahraga (cabor)

"Polemik ini yang harus segera kita carikan jalan keluarnya bersama Pemerintah Kota agar tidak menjadi sandungan bagi target prestasi atlet kita di arena nanti," ujar legislator dari Kota Tepian tersebut.

Novan juga membeberkan fakta lapangan bahwa situasi pelik terkait minimnya anggaran di awal pemusatan latihan ini tidak hanya melanda Kota Samarinda. Kondisi serupa kini tengah dihadapi oleh hampir seluruh komite olahraga kabupaten dan kota lain di wilayah Kalimantan Timur.

Oleh karena itu, Komisi IV mendesak Pemkot Samarinda untuk segera menempuh langkah diskresi hukum atau mencari skema pendanaan taktis yang legal. 

Hal ini penting agar 64 cabor yang terdaftar segera mendapatkan kepastian hukum dan kepastian dana guna menghindari mandeknya program latihan intensif demi menjaga marwah olahraga Kota Samarinda di tingkat provinsi. ( adv).

Pewarta: Rahmad
Editor : Arumanto

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.