DPRD Kotim desak perusahaan sawit lebih maksimal bantu tangani karhula

Jumat, 28 Agustus 2026 10:39 WIB

Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Muhammad Kurniawan Anwar. ANTARA/HO-DPRD Kotim

Sampit (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, mendesak perusahaan besar perkebunan kelapa sawit lebih maksimal membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang saat ini masih marak terjadi.

"Sekarang bukan waktunya berjalan sendiri-sendiri. Ego sektoral harus disingkirkan. Semua harus bahu-membahu karena yang kita hadapi adalah persoalan Kotim,” kata Sekretaris Komisi II DPRD Kotawaringin Timur, Muhammad Kurniawan Anwar di Sampit, Jumat.

Karhutla masih marak terjadi di Kotawaringin Timur, khususnya di Sampit yang meliputi Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Baamang. Kebakaran yang sporadis membuat Satuan Tugas Penanggulangan Karhutla dan Kekeringan bersama relawan cukup kewalahan, ditambah karakter lahan gambut yang sulit dipadamkan ketika terbakar.

Tidak semua kejadian kebakaran lahan mampu ditangani oleh petugas. Banyak lokasi yang sulit dijangkau sehingga hanya bisa mengandalkan helikopter water bombing untuk melakukan pemadaman dengan sistem pengeboman air. Namun, jumlah helikopter tersebut juga terbatas.

Untuk itulah, bantuan perusahaan perkebunan kelapa sawit sangat diperlukan untuk mengoptimalkan penanganan karhutla. Perusahaan diharapkan mengerahkan potensi yang dimiliki untuk menangani karhutla, setidaknya pada kebakaran yang lokasinya dekat dengan areal konsesi perusahaan.

Menurut Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kotawaringin Timur, perusahaan perkebunan sawit memiliki sumber daya yang cukup besar dan dapat memberikan dukungan langsung terhadap penanganan karhutla.

Dukungan itu dapat berupa personel, regu pemadam, alat berat, kendaraan operasional, tangki air, pompa, selang pemadam, alat pelindung diri, logistik maupun membantu membuka akses menuju titik kebakaran yang sulit dijangkau.

“Perusahaan besar punya peralatan, personel dan kemampuan operasional. Dalam kondisi seperti sekarang, kita berharap kekuatan tersebut juga ikut membantu penanganan secara lebih luas,” ujar Kurniawan.

Kurniawan menegaskan, karhutla tidak mengenal batas wilayah kerja maupun batas konsesi. Ketika asap semakin meluas, dampaknya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat.

“Sekarang kita bicara untuk Kotim. Kalau asap semakin pekat, semua terdampak. Masyarakat terdampak, dunia usaha terdampak, aktivitas ekonomi terdampak, kesehatan masyarakat juga terdampak,” tegasnya.

Pemkab Kotawaringin Timur juga perlu memperkuat koordinasi dengan seluruh perusahaan besar swasta agar keterlibatan mereka dapat diarahkan sesuai kebutuhan lapangan.

Ia menilai pembagian peran yang jelas akan membuat dukungan perusahaan lebih efektif, sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri dan dapat memperkuat kerja petugas serta relawan yang sudah lebih dahulu berada di lapangan.

“Dalam kondisi seperti ini yang dibutuhkan adalah kebersamaan. Pemerintah, perusahaan, petugas, relawan dan masyarakat harus berada dalam satu barisan. Karhutla adalah masalah bersama, maka penanganannya juga harus dilakukan bersama-sama,” demikian Kurniawan.

Baca juga: PWI Kotim turun ke lokasi karhutla bagikan suplemen untuk petugas

Baca juga: Legislator Kalteng pantau pengerjaan ruas jalan Cempaka Mulia-Kampung Melayu

Baca juga: KSOP Sampit raih penghargaan Kemenkeu atas penyusunan laporan keuangan

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.