Aceh Barat (ANTARA) - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Aceh Barat melakukan koordinasi dan komunikasi bersama Satuan Kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL/BPHL) Padang, Sumatera Barat sebagai upaya mendorong tersusunnya kajian teknis penanganan muara sungai di Aceh Barat.

Hal ini dilakukan sebagai upaya mengatasi dampak dangkal nya muara Krueng Cangkoy, Meulaboh, Aceh Barat yang kerap menyebabkan kandasnya kapal nelayan di daerah ini.

"Saat ini kita masih menunggu hasil rekomendasi dan kajian teknis tersebut,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat, Dedek Arisman kepada ANTARA, Sabtu. 

Menurutnya, dengan adanya hasil kajian teknis Satuan Kerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL/BPHL) Padang, Sumatera Barat, nantinya diharapkan dapat menjai sumber referensi dalam mengatasi persoalan dangkalnya muara sungai di Kabupaten Aceh Barat.

Dedek menjelaskan kajian teknis tersebut sangat penting dilakukan, agar pemerintah daerah memiliki landasan hukum untuk mengambil kebijakan dalam penanganan dangkalnya muara sungai, seperti yang selama ini dikeluhkan masyarakat nelayan di Kabupaten Aceh Barat.

“Kalau sudah selesai kajian teknis ini, maka ke depan sudah ada solusi permanen mengatasi masalah muara di Aceh Barat,” kata Dedek menambahkan.

Dedek Arisman menyebutkan, pengerukan muara Krueng Cangkoy, Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat yang selama ini dilakukan sifatnya masih darurat agar nelayan bisa melaut. 

“Harapan kita, dengan adanya kajian teknis ini, penanganan muara Kurong Ankoe dapat dilakukan secara permanen untuk jangka panjang," ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap langkah ini diharapkan dapat menghentikan siklus pendangkalan muara yang selama ini kerap berulang hingga 2-3 kali dalam setahun, sehingga aktivitas perekonomian nelayan dapat berjalan lebih aman dan lancar.

Dedek Arisman menyebutkan, pengerukan muara Sungai Krueng Cangkoy Meulaboh, Aceh Barat yang saat ini tengah berlangsung, merupakan bagian dari penanganan darurat guna memastikan alur pelayaran nelayan tetap dapat dilalui.

Pengerukan muara tersebut didanai oleh kelompok masyarakat pengawas (pokmawas) dengan koordinasi erat bersama DKP setempat selaku pemangku kebijakan yang membawahi para nelayan. 

“Pengerukan darurat ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan nelayan atau kapal kandas akibat pendangkalan muara,” demikian Dedek Arisman.

Pewarta: Teuku Dedi Iskandar
Editor : M.Haris Setiady Agus

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.