Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Fifi Aleyda Yahya mengungkapkan bahwa strategi komunikasi pemerintah di era digital tidak bisa lagi hanya dibebankan dan bergantung pada satu sosok juru bicara (jubir).

Menurutnya justru banyaknya pihak yang berbicara menanggapi sebuah isu tidak menjadi kendala mengingat lanskap peredaran informasi yang semakin luas dengan kehadiran media sosial yang membutuhkan cara penyampaian dan gaya komunikasi yang berbeda dari media arus utama dan media daring.

"Tantangan yang terjadi saat ini adalah narasi itu harus berdasarkan single data fact. Jadi datanya sama, narasinya mungkin bentuknya berbeda-beda tidak apa-apa, cara menyampaikan berbeda tidak apa-apa, tapi faktanya harus sama," kata Fifi dalam acara peluncuran buku "JURU BICARA Perspektif Manajemen Komunikasi Politik di Era Disrupsi" di ANTARA Heritage Center, Jakarta Pusat, Jumat.

Fifi berpendapat selama berpijak pada fakta yang sama, pesan yang ingin disampaikan pemerintah justru dapat terus digaungkan dan diamplifikasi secara masif.

Ia mencontohkan ketika sosialisasi Peraturan Pemerintah mengenai Tata Kelola PSE dalam pelindungan anak (PP TUNAS), Pemerintah tidak membatasi informasi dibagikan dari sisi regulasi saja tapi melibatkan banyak pihak yang terdampak serta terkait dengan isu tersebut.

Target utama pemerintah adalah menciptakan pemahaman masyarakat, sehingga komunikasi tidak boleh berhenti pada saat sosok di pemerintahan selesai memberikan pengumuman mengenai regulasi tersebut.

Untuk mencapai pemahaman kolektif pada PP TUNAS, Fifi mengatakan strategi juru bicara di era digital yang dilakukan Kemkomdigi ialah membeberkan beragam dampak dari penerapan PP TUNAS disesuaikan dengan kepakaran.

Misalnya dari sisi dampak adiksi penggunaan platform digital berlebihan pada anak, Kemkomdigi menjadikan tenaga medis khususnya terkait kejiwaan untuk mengomentari hal tersebut, sehingga dapat menunjukkan urgensi dari keberadaan PP TUNAS diterapkan.

Tidak berhenti menghadirkan juru bicara-juru bicara di ruang digital, Kemkomdigi juga menghadirkan konsep serupa di ruang nyata khususnya menyasar daerah-daerah yang tak terjangkau konektivitas digital.

Juru bicara itu dihadirkan dalam bentuk penyuluh informasi publik yang ada di bawah naungan Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Ditjen KPM) Kemkomdigi.

Para penyuluh informasi publik itu dibekali dengan informasi-informasi penting menanggapi isu-isu terkini khususnya program-program pemerintah sehingga masyarakat yang belum terkoneksi digital juga tetap mendapatkan informasi yang sama bobotnya dengan di ruang digital.

"Mereka yang dapat informasi dari penyuluh informasi publik itu tentu mendapat manfaat, dan itu artinya para penyuluh pada akhirnya adalah juru bicara kami," kata Fifi.

Dengan strategi komunikasi tersebut, Fifi berharap masyarakat dapat melihat bahwa pemerintah tidak hanya berkomunikasi di ruang digital saja tapi juga menyentuh ruang-ruang nyata tempat masyarakat berinteraksi sehari-hari.

Buku "JURU BICARA Perspektif Manajemen Komunikasi Politik di Era Disrupsi" merupakan buku yang ditulis oleh Benny Siga Butarbutar yang juga Direktur Utama LKBN ANTARA bersama dengan Marlinda Irwanti Poernomo.

Keduanya merupakan praktisi komunikasi massa dan mengharapkan buku itu dapat menjadi bekal bagi pembacanya yang tertarik mengambil peran sebagai komunikator di institusi baik layanan publik maupun sektor privat.

Harapannya komunikator tersebut dapat menjalankan peran sebagai juru bicara tidak hanya menjelaskan suatu masalah semata tapi bisa menciptakan dampak yang nyata terhadap masyarakat lewat pesan-pesannya.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor : Ardi Irawan

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.