gop-crypto.vip

Didukung Pemprov Kalteng, Pemkab Kotim perkuat UKPBJ menuju level proaktif

Didukung Pemprov Kalteng, Pemkab Kotim perkuat UKPBJ menuju level proaktif

Kamis, 27 Agustus 2026 19:38 WIB

Image Print

Pembukaan Konsultasi dan Pendampingan Penyusunan Bukti Dukung dan Persiapan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Menuju PKP-BJ Proaktif Wilayah Kalimantan Tengah, Kamis (27/8/2026). ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi

Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memperkuat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) menuju Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (PKP-BJ) level proaktif melalui kegiatan konsultasi dan pendampingan penyusunan bukti dukung yang diikuti UKPBJ pemerintah daerah se-Kalimantan Tengah.

“Transformasi UKPBJ tidak cukup hanya dengan membentuk organisasi dan melaksanakan proses pemilihan penyedia. UKPBJ harus mampu menjadi pusat keunggulan pengadaan yang memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah,” kata Bupati Kotim Halikinnor di Sampit, Kamis.

Halikinnor menyampaikan, UKPBJ harus bergerak dari sekadar menjalankan proses administratif menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan pengadaan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan profesional.

Keberadaan UKPBJ yang semakin matang akan mendukung terciptanya proses pengadaan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Menurutnya, PKP-BJ Proaktif bukan sekadar predikat atau pencapaian administratif, tetapi mencerminkan kematangan, profesionalisme, inovasi dan kemampuan UKPBJ dalam memberikan layanan pengadaan yang berkualitas.

“Penyusunan bukti dukung jangan dipandang hanya sebagai kegiatan untuk memenuhi persyaratan penilaian. Bukti dukung harus menggambarkan apa yang benar-benar telah dilakukan oleh UKPBJ dan bagaimana proses tersebut memberikan manfaat bagi organisasi,” tegasnya.

Halikinnor berharap seluruh UKPBJ kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah memanfaatkan kegiatan tersebut untuk berkonsultasi, berdiskusi, berbagi pengalaman, dan mempelajari praktik terbaik dari daerah lain.

Kehadiran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI dan UKPBJ Kota Depok sebagai narasumber menjadi kesempatan penting untuk memperoleh pembelajaran mengenai pengelolaan UKPBJ yang profesional dan berorientasi pada layanan.

Baca juga: Umat Islam di Kotim berdoa minta hujan untuk padamkan karhutla

Ia menambahkan, Pemkab Kotim berkomitmen terus memperkuat tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah karena pengadaan tidak hanya berkaitan dengan proses mendapatkan barang atau jasa.

“Pengadaan barang/jasa bukan hanya persoalan bagaimana mendapatkan barang/jasa, tetapi juga bagaimana setiap rupiah anggaran pemerintah dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” ucapnya.

Ia menekankan, pengadaan harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, memberdayakan UMK dan koperasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan daerah.

“Oleh sebab itu, saya harap jajaran UKPBJ, terutama UKPBJ Kotim, terus meningkatkan kompetensi, profesionalisme, integritas dan kemampuan memanfaatkan teknologi dalam pelaksanaan pengadaan,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Kalimantan Tengah Suharno menjelaskan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan pemahaman dan kematangan UKPBJ di wilayah Kalimantan Tengah.

“Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman terhadap indikator dan capaian kematangan UKPBJ, serta meningkatkan pemahaman terhadap persyaratan dan mekanisme penilaian PKP-BJ Proaktif,” terangnya.

Selain itu, kegiatan tersebut bertujuan memberikan konsultasi dan pendampingan dalam penyusunan serta pemenuhan bukti dukung, menyusun langkah tindak lanjut dan strategi percepatan peningkatan kematangan UKPBJ, serta memperkuat koordinasi dan sinergi antar-UKPBJ di Kalimantan Tengah.

Pelaksanaan kegiatan berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025.

Landasan lainnya, antara lain Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2021 tentang UKPBJ dan Surat Edaran Deputi Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP Nomor 3 Tahun 2025 tentang Contoh Bukti Dukung Model Kematangan UKPBJ Level Proaktif.

Baca juga: Dispora Kotim bekali pelajar kemampuan 'public speaking'

Kegiatan ini juga dilaksanakan berdasarkan kesepakatan kolaborasi antara Pemprov Kalteng melalui Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalteng dengan Pemkab Kotim melalui Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kotim.

Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan kapabilitas UKPBJ di wilayah Kalimantan Tengah sehingga setiap pemerintah daerah memiliki kesiapan yang lebih baik dalam meningkatkan kematangan organisasinya.

“Dengan meningkatnya kematangan UKPBJ, diharapkan kualitas tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah di Kalimantan Tengah juga semakin profesional, transparan, akuntabel, dan mampu memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah,” tambahnya.

Kegiatan diikuti sekitar 35 peserta dari Pemprov Kalteng dan pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah yang terdiri atas kepala UKPBJ dan pengelola kapabilitas UKPBJ.

Kegiatan dilaksanakan di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Kotim itu menghadirkan Pembina Kapabilitas UKPBJ dari LKPP dan Pengelola Kapabilitas UKPBJ Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Depok.

Materi yang dibahas meliputi penyusunan bukti dukung dan persiapan UKPBJ menuju PKP-BJ Proaktif, berbagi strategi pencapaian UKPBJ PKP-BJ Proaktif, serta helpdesk untuk memberikan pendampingan terhadap kebutuhan peserta.

Suharno berharap kegiatan tersebut tidak berhenti pada pemenuhan dokumen penilaian, tetapi menghasilkan langkah konkret dalam meningkatkan kualitas dan kematangan UKPBJ di masing-masing daerah.

“Dengan penguatan kapabilitas, sinergi antar UKPBJ diharapkan semakin solid sehingga ekosistem pengadaan barang/jasa pemerintah di Kalimantan Tengah mampu berkembang menjadi lebih profesional, inovatif, transparan, akuntabel dan berintegritas,” demikian Suharno.

Baca juga: Dispora Kotim bekali pelajar kemampuan 'public speaking'

Baca juga: Wabup Kotim ajak perempuan dukung perjuangan Satgas Penanganan Karhutla

Baca juga: DPRD Kotim dorong pembentukan Satgasus tangani antrean BBM

Pewarta : Devita Maulina
Uploader: Admin 2
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.