Selasa, 15 September 2026, 12:09 WIB

Warta Ekonomi, Jakarta -

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyoroti kinerja Purbaya Yudi Sadewa selama menjabat Menteri Keuangan. Menurut Mahfud, ada dua persoalan mendasar yang membuat kinerja Purbaya tidak sesuai dengan harapan.

Hal tersebut disampaikan Mahfud dalam podcast "Terus Terang" yang tayang di YouTube pada 14 September 2026. 

Mahfud mengaku pada awalnya memiliki harapan besar terhadap Purbaya. Namun, harapan tersebut perlahan memudar karena kinerja Purbaya dinilai jauh dari ekspektasi.

"Kelemahan Purbaya yang paling mendasar tuh dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres gitu," tegas Mahfud.

Menurut Mahfud, persoalan pertama berkaitan dengan cara Purbaya berkomunikasi di ruang publik. Ia menilai Purbaya terlalu percaya diri saat awal menjabat dan cenderung merendahkan pihak yang memberikan kritik.

Mahfud mencontohkan pernyataan Purbaya terhadap seorang pakar yang mempertanyakan kebijakannya. Menurut Mahfud, kritik tersebut justru dibalas dengan pernyataan yang dianggap melecehkan.

"Begitu dia diganti (menjabat) dia lalu sesumbar itu semua gampang gitu... Nah, orang yang bertanya kepada dia malah dilecehkan. Dulu ada seorang pakar kan bicara, 'Anda kan bukan ekonom gak tahu apa-apa kan,' gitu kan di depan forum," beber Mahfud.

Mahfud juga mengkritik penggunaan instrumen pajak dalam merespons pihak-pihak yang mengkritik Purbaya melalui media sosial maupun podcast. Menurut dia, hal tersebut semestinya direspons dengan penjelasan mengenai substansi kebijakan.

Selain komunikasi publik, Mahfud menilai persoalan lain terdapat pada substansi kebijakan Kementerian Keuangan. Ia menyoroti sejumlah janji yang dinilai tidak berjalan secara konsisten.

Salah satu yang disorot adalah persoalan pendanaan proyek kereta cepat Whoosh. Mahfud mengingat kembali pandangan awal bahwa proyek tersebut tidak akan menggunakan APBN, tetapi kemudian pendanaannya kembali melibatkan negara.

"Janji-janjinya itu juga gak jalan dan berubah. Misalnya dulu ketika bicara Whoosh... mula-mula dia sama dengan pandangan masyarakat, itu jangan ditanggung negara karena sejak semula memang itu dinyatakan tidak pakai APBN. Nah, tiba-tiba pakai APBN dan harganya sekian kali lipat," kritiknya.

Baca Juga: Bukan Hanya Soal Kabinet, Rotasi Menkeu jadi Upaya Menjaga Stabilitas Kurs hingga Sovereign Credit Rating

Mahfud menilai perubahan tersebut ikut memperburuk sentimen publik. Di sisi lain, kebijakan penarikan pajak dinilai terlalu agresif hingga menyasar masyarakat kecil.

Terkait penggantian Purbaya, Mahfud menilai Suahasil Nazara sebagai pilihan yang cukup baik. Ia menyebut Suahasil sebagai birokrat profesional yang pernah bekerja bersamanya selama beberapa tahun.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Amry Nur Hidayat
Editor: Amry Nur Hidayat