Jakarta, CNBC Indonesia - Sejumlah pimpinan gerakan pemuda India yang dikenal dengan nama Cockroach (Kecoa) ditahan polisi pada Selasa (13/10/2026) setelah menerobos barikade dan masuk ke kompleks observatorium bersejarah yang kerap menjadi lokasi demonstrasi. Mereka meneriakkan tuntutan agar Ketua Komisi Pemilihan Umum India, Gyanesh Kumar, mundur dari jabatannya terkait revisi kontroversial daftar pemilih.

Dilansir Reuters, pendukung Cockroach Janta Party (CJP) alias Partai Kecoa bersama kelompok oposisi telah menggelar demonstrasi hampir setiap hari sepanjang bulan ini. Mereka mendesak Kumar mengundurkan diri karena revisi daftar pemilih tersebut dinilai berpotensi menguntungkan Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi.

Komisi Pemilihan Umum India membantah tudingan berpihak kepada partai tertentu. Lembaga itu menyatakan pemilih yang namanya keliru dihapus masih dapat mendaftarkan diri kembali. Sementara itu, BJP menuding pihak oposisi berupaya merusak kepercayaan terhadap demokrasi dengan mempertanyakan proses pemilu yang mereka sebut sah.

Pilihan Redaksi

• 6 Stasiun Ditutup Gegara Demo Pemilu, Massa Serbu Mahkamah Agung
• 18 Tewas di Bandara, Kenapa Sistem Alarm Saudi Mati saat Serangan?
• Breaking! Penikaman di Supermarket, Korban Berjatuhan

Pada Senin, ribuan orang mengikuti pawai yang digelar kelompok oposisi. Aksi itu berlangsung setelah upaya CJP mengadakan demonstrasi pada akhir pekan digagalkan aparat. Polisi dilaporkan menahan ribuan peserta aksi, termasuk sejumlah pimpinan gerakan tersebut.

Polisi Delhi pada Senin juga mengumumkan bahwa Jantar Mantar, observatorium terbuka di kawasan pusat bisnis ibu kota yang selama ini menjadi lokasi demonstrasi, tidak lagi ditetapkan sebagai tempat resmi untuk menggelar protes. Aparat menyebut tiga lokasi baru telah disiapkan sebagai alternatif.

CJP mengatakan tiga pemimpinnya, Ashutosh Ranka, Saurav Das, dan Ajinkya Shinde, termasuk di antara sekitar 20 relawan yang menyelinap masuk ke kompleks Jantar Mantar. Mereka berupaya "merebut kembali" lokasi tersebut sebelum akhirnya ditahan polisi.

"Perlawanan tidak bisa begitu saja dicabut statusnya," kata pendiri CJP, Abhijeet Dipke, melalui platform X setelah penahanan tersebut.

Siaran langsung yang ditayangkan CJP memperlihatkan sekitar belasan relawan melompati pagar dan barikade untuk mencapai lokasi. Mereka kemudian mengibarkan bendera India dan meneriakkan sejumlah slogan sebelum polisi menangkap mereka. Hingga berita ini ditulis, Kepolisian Delhi belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar.

Gerakan pemuda tersebut dalam beberapa bulan terakhir aktif menggalang demonstrasi terkait berbagai persoalan, mulai dari buruknya infrastruktur sekolah negeri hingga terbatasnya lapangan kerja. Gerakan ini menjadi salah satu tantangan politik terbesar bagi Modi dan BJP selama 12 tahun berkuasa.

Pada awal tahun ini, aksi duduk berhari-hari yang dilakukan pendukung CJP di Jantar Mantar bahkan berujung pada pengunduran diri Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan. Aksi tersebut dipicu kebocoran soal ujian.

Gelombang demonstrasi terbaru mencuat setelah surat kabar The Indian Express melaporkan pada bulan lalu bahwa dua deputi Kumar menyampaikan sejumlah kekhawatiran secara internal terkait revisi daftar pemilih, prosedur pendaftaran, dan sistem digital yang digunakan.

Revisi yang dimulai tahun lalu itu menghapus lebih dari 130 juta nama dari daftar pemilih India, jumlah yang melampaui populasi Jepang. Dari total tersebut, sekitar 28 juta nama dihapus karena pemiliknya telah meninggal dunia, 63 juta karena pindah tempat tinggal, sedangkan 30 juta lainnya tidak dapat dilacak.

Partai-partai oposisi menuding kebijakan itu secara tidak proporsional merugikan pemilih Muslim dan kelompok minoritas lainnya, yang dinilai cenderung tidak mendukung BJP sebagai partai penguasa berhaluan nasionalis Hindu. Namun, Komisi Pemilihan Umum dan BJP membantah tuduhan tersebut.

(luc/luc) [Gambas:Video CNBC]