Dasco: APBN 2027 harus dorong lapangan kerja dan pemerataan

Kamis, 8 Oktober 2026 15:26 WIB

Tangkapan layar - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/10/2026). (ANTARA/YouTube/TVR Parlemen/Fath Putra Mulya)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan APBN 2027 harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, memperkuat sektor riil, serta mempersempit kesenjangan sosial dan antarwilayah.

Pernyataan itu disampaikan Dasco dalam pidato penutupan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR, Jakarta, Kamis.

“DPR bersama pemerintah telah menyusun dan menetapkan APBN tahun 2027. APBN bukan sekadar instrumen fiskal, tetapi instrumen kebijakan negara untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi dan keadilan sosial,” ucapnya.

Menurut dia, DPR bersama pemerintah telah menyusun dan menetapkan APBN 2027 dengan mempertimbangkan kondisi ketidakpastian global. Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dengan dukungan fiskal yang sehat dan kredibel.

“Pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir, pertumbuhan harus menjadi jalan menuju kemakmuran rakyat,” katanya.

Dasco menekankan setiap rupiah uang rakyat dalam APBN harus memberikan manfaat bagi kepentingan nasional, memperkuat kesejahteraan rakyat, serta menghadirkan manfaat yang nyata dan berkeadilan.

DPR memandang, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Tumbuh lebih tinggi sejahtera lebih cepat bukan sekadar tema, melainkan harus menjadi kenyataan yang dirasakan langsung oleh rakyat,” ujar dia.

Dalam pidatonya, Dasco juga menyampaikan sejumlah capaian DPR selama masa sidang tersebut, termasuk penyelesaian 20 rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang.

Sejumlah RUU yang telah disetujui DPR, yaitu RUU Pengaturan Reforma Agraria, RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, serta RUU Satu Data Indonesia.

DPR bersama pemerintah, imbuh dia, akan melanjutkan pembahasan terhadap 13 RUU yang masih berada dalam pembicaraan tingkat I pada masa sidang berikutnya yang dimulai pada November mendatang.