Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) mendukung langkah PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI yang tengah menjajaki opsi impor kereta bekas dari Jepang. Impor dibutuhkn untuk memenuhi kebutuhan transportasi publik.

“Saya belum ketemu sama Pak Dirut KAI, pada dasarnya tentu kami mendukung apapun yang dibutuhkan dalam rangka percepatan transportasi kita,” ujar Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria kepada wartawan di hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (8/10). 

Dony menilai, pengembangan transportasi publik termasuk kereta api memiliki dampak yang lebih luas terhadap perekonomian dan lingkungan. Menurutnya, transportasi publik yang berjalan baik dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi sehingga menekan polusi dan konsumsi bahan bakar.

“Karena memang kereta api kan menjadi salah satu transportasi publik yang diharapkan oleh pemerintah itu bisa menurunkan banyak hal,” katanya.

Dony menyebut, setidaknya terdapat sejumlah manfaat yang bisa diperoleh dari penguatan transportasi publik. Selain mengurangi polusi, penggunaan transportasi publik dapat menekan konsumsi bahan bakar masyarakat dan mendorong terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan baru.

“Kalau transportasi publiknya berjalan dengan baik, ini menyebabkan polusi kita juga menurun, konsumsi bahan bakar yang dipakai oleh masyarakat juga menurun, terjadinya penciptaan kota-kota baru, kemudian juga urbanisasinya bisa kita tekan,” katanya.

Meski memberikan dukungan secara prinsip, Dony mengatakan, Danantara masih perlu mengetahui kebutuhan aktual KAI sebelum menentukan langkah selanjutnya. Menurutnya, jumlah kereta yang dibutuhkan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kapasitas layanan yang akan dikembangkan KAI.

“Tinggal nanti kami bisa dengan Dirut KAI berapa banyak yang dibutuhkan oleh KAI untuk memenuhi kebutuhan daripada masyarakat kita,” kata Dony.

Dony berencana berdiskusi dengan Direktur Utama PT KAI pada pekan depan untuk membahas kebutuhan tersebut. Di sisi lain, Dony menyatakan penguatan industri perkeretaapian dalam negeri tetap menjadi perhatian Danantara.

Ia mengatakan, PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA harus meningkatkan kualitas dan melakukan transformasi agar mampu mendukung kebutuhan perkeretaapian nasional.

Dony menyebut, dukungan terhadap opsi pemenuhan kebutuhan kereta KAI tidak berarti mengabaikan kapasitas industri dalam negeri. Menurutnya, INKA harus berbenah sebagai bagian dari agenda industrialisasi pemerintah.

“Jadi kita harus juga melihat bahwa tadi dalam rangka menuju industrialisasi, INKA juga harus bertransformasi. Enggak bisa dengan kualitas yang tidak baik, ya tidak bisa juga,” katanya.

Dony juga mengatakan, Danantara telah memanggil jajaran direksi INKA untuk membahas transformasi perusahaan tersebut. 

“Makanya saya sudah memanggil direksi INKA, ke depannya INKA juga harus bertransformasi. Seluruh perusahaan BUMN harus bertransformasi, tidak bisa lagi mereka eksis dengan kondisi seperti hari ini,” kata Dony.

Dony menegaskan, INKA harus meningkatkan kualitas agar mampu menjadi bagian dari penguatan industri nasional. 

Komisi VI DPR RI sebelumnya menyetujui usulan KAI untuk mengimpor 23 rangkaian KRL bekas dari Jepang. KAI menyebut impor tersebut sebagai solusi bridging untuk mengatasi kekurangan armada KRL Jabodetabek di tengah keterbatasan kapasitas produksi dalam negeri.

KAI berencana mengimpor 23 rangkaian KRL yang terdiri atas tujuh rangkaian dengan formasi 12 kereta atau SF12 dan 16 rangkaian dengan formasi delapan kereta atau SF8.

Rencana tersebut diajukan karena kapasitas produksi KRL dalam negeri melalui PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA belum memenuhi kebutuhan armada. Pada saat yang sama, jumlah penumpang KRL terus meningkat dan diproyeksikan mencapai 369 juta penumpang sepanjang 2026.

Rencana impor KRL bekas Jepang bukan pertama kali diajukan KAI. Pada 2023, rencana serupa ditolak Komisi VI DPR RI karena INKA dinilai masih mampu memenuhi kebutuhan armada. BPKP juga menyarankan agar impor KRL bekas tidak dilakukan karena berpotensi menambah biaya perawatan dan suku cadang.

Saat itu, KAI membutuhkan 27 rangkaian KRL. Sebanyak 16 rangkaian dipesan dari INKA, sementara 11 rangkaian lainnya diimpor dari China melalui China Railway Construction Corporation Limited (CRCC).

Sebanyak 11 KRL impor dari CRCC telah beroperasi sejak 2025. Sementara dari 16 rangkaian pesanan INKA, sembilan belum diterima karena terlambat lebih dari setahun dan tujuh lainnya sempat ditarik setelah ditemukan komponen yang berpotensi mengalami fatigue atau kelelahan material.

"Kami terpaksa me-recall tujuh trainset INKA. Karena dalam pengecekan, kami menemukan ada komponen yang mempunyai potensi fatigue yang berpotensi mengganggu operasional kereta," kata Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin dalam rapat dengar pendapat Komisi VI bersama KAI pada Rabu (23/9).