Bagikan:

JAKARTA - China meminta gencatan senjata di kawasan Teluk tetap bertahan di tengah munculnya hambatan yang dapat menggagalkan perundingan nuklir Iran. Beijing juga menolak rapat Dewan Keamanan PBB mengenai isu tersebut karena menilai agenda berdasarkan Resolusi 2231 telah berakhir.

Deputi Wakil Tetap China untuk PBB Sun Lei mengatakan penyelesaian masalah nuklir Iran berkaitan langsung dengan pemulihan perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah. Masalah itu juga menyangkut kepentingan bersama masyarakat internasional.

Dikutip dari laporan China Daily, Sabtu, 11 Juli, Sun Lei menyampaikan pernyataan tersebut dalam rapat Dewan Keamanan PBB mengenai masalah nuklir Iran pada Jumat.

Menurut Sun, ketegangan di Timur Tengah sempat mereda setelah Amerika Serikat dan Iran menandatangani nota kesepahaman. Namun, gencatan senjata kini menghadapi kemunduran dan tantangan yang membuat prospek perundingan semakin rumit.

“Nota kesepahaman Amerika Serikat-Iran memuat komitmen untuk saling menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah, menghentikan secara permanen kegiatan militer di semua front, serta menyusun peta jalan perundingan dan pelonggaran sanksi,” kata Sun.

BACA JUGA:

China mendesak seluruh pihak mengatasi faktor yang mengganggu gencatan senjata dan menahan diri dari penggunaan atau ancaman kekerasan. Beijing juga meminta nota kesepahaman tersebut dipertahankan dan dijalankan.

Sun mengatakan penyelesaian yang dicapai harus menampung kepentingan semua pihak. China juga meminta sanksi terhadap Iran segera dicabut agar proses penyelesaian melalui jalur politik dapat menghasilkan kemajuan nyata.

Menurut Sun, penyelesaian masalah nuklir Iran harus menghormati aspirasi yang sah serta hak dan kepentingan hukum para pihak terkait.

Iran diminta tetap memegang komitmennya untuk tidak mengembangkan senjata nuklir. Namun, sebagai negara nonpemilik senjata nuklir yang menjadi pihak dalam Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir, Iran tetap memiliki hak menggunakan energi nuklir untuk tujuan damai.

Amerika Serikat, kata Sun, juga harus mengambil langkah nyata untuk menciptakan kondisi yang mendukung penyelesaian politik masalah nuklir Iran.

China dan Rusia menolak penyelenggaraan rapat Dewan Keamanan tersebut. Kedua negara menilai Resolusi 2231 telah berakhir sehingga masalah nuklir Iran tidak lagi tercantum dalam agenda dewan berdasarkan resolusi itu.

Resolusi 2231 mengesahkan kesepakatan nuklir Iran pada 2015 dan menjadi dasar mekanisme PBB terkait sanksi, pemantauan, serta pelaporan.

China Daily menyebut Rusia kemudian meminta pemungutan suara prosedural untuk menentukan kelanjutan agenda rapat. Sun berbicara sebelum pemungutan suara untuk kembali menyampaikan penolakan China.

Ia mengatakan Resolusi 2231 berakhir pada 18 Oktober 2025. Menurut China, Dewan Keamanan telah menghentikan pembahasan masalah nuklir Iran berdasarkan agenda tersebut. Sekretaris Jenderal PBB juga diminta tidak lagi menyerahkan laporan terkait.

“Situasi di Timur Tengah dan masalah nuklir Iran saat ini berada pada titik kritis. Dewan Keamanan harus memainkan peran konstruktif dalam mendorong perundingan dan meredakan ketegangan,” ujar Sun.

Beijing menilai sejumlah anggota memaksakan rapat dengan alasan mendukung upaya diplomatik, meski agenda itu menurut China telah berakhir.

Sun mengatakan tindakan tersebut dapat memperdalam perpecahan di Dewan Keamanan, merusak suasana perundingan, dan menghambat penyelesaian politik masalah nuklir Iran.

China meminta negara-negara terkait menghentikan manipulasi politik di Dewan Keamanan, menghormati berakhirnya Resolusi 2231, serta menjaga kewibawaan dewan dan kredibilitas diplomasi multilateral.